Keran Ekspor Dibuka, Jadi Angin Segar untuk Industri Minerba

Kompas.com - 10/02/2017, 10:30 WIB
Ilustrasi tambang TOTO SIHONOIlustrasi tambang
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan terbaru di sektor mineral logam yang salah satunya terkait kebijakan membuka kembali keran ekspor bagi nikel kadar rendah dan bauksit untuk lima tahun mendatang, dipercaya dapat menjawab kebutuhan industri mineral dan batubara (Minerba) saat ini.

Ketua DPP Partai Hanura, Sudewo menilai, Pemerintah telah mengambil langkah tepat dalam upaya mewujudkan kejayaan dan kemakmuran atas hasil tambang mineral.

Pemerintah juga ingin memberikan nilai tambah sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mineral.

Sadewo mengatakan, bahwa daerah-daerah penghasil tambang jangan sampai tutup dan menurun pendapatannya, pemerintah ingin mencarikan solusi yaitu menambah pendapatan serta membuka lapangan kerja.

"Jika ditelaah lebih jauh mengenai peningkatan nilai tambah itu sebenarnya telah dilakukan oleh perusahaan tambang. Peningkatan nilai tambah di penambangan adalah kegiatan pengolahan sesuai dengan ilmu pertambangan," kata Sudewo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/2/2017).

Menurut Sadewo, Kementerian ESDM bertanggung jawab pada bagian hulu, yakni peningkatan nilai tambah di penambangan. Kemudian kegiatan pemurnian bagi kontrak karya adalah pemurnian mineral logam sesuai dengan pasal 95 huruf b.

Namun tidak bisa hanya berhenti di sana. Pemerintah juga harus memastikan produk smelter dalam negeri terserap oleh industri dalam negeri juga. Oleh karenanya dibutuhkan industri manufaktur berbasis mineral logam. Dan untuk mewujudkan itu, Kementerian Perindustrian memiliki peran yang sangat penting. Baru disitulah yang dinamakan dengan hilirisasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dari sana kita akan bisa lihat kata hilir, atau kata penghiliran, menuju ke hilir atau hilirisasi bisa bermakna menuju ke ujung, menuju akhir, proses dibagian ujung," ujar Sudewo.

Hal ini tentu menjadi tugas dan tanggungjawab Kementerian Perindustrian. Hasil pengolahan di sektor pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP diperlukan untuk mewujudkan industri logam dasar, yang mana kegiatan industri ini diluar dari kegiatan pertambangan.

Oleh karena itulah Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut pengelolaan industri logam dasar pada sektor lain.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.