Jokowi Dapat Aduan PLTU Mangkrak di Maluku, Ini Tanggapan PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) berencana mengambil alih proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah lama terbengkalai untuk bisa melistriki sejumlah wilayah di Maluku.

"Itu sedang dikerjakan dan diambil alih PLN," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir di Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Rencana pengambil alihan proyek PLTU yang mangkrak tersebut berdasarkan aduan masyarakat Maluku yang kerap mengeluhkan kurangnya pasokan listrik ke wilayah-wilayah dimana masyarakat tinggal.

(Baca: Di Maluku, Jokowi Dapat Laporan Proyek PLTU Mangkrak)

Keluhan tersebut lantas ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku.

Sebelumnya diberitakan, Presiden sempat berdiskusi dengan Ketua dan Anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon terkait masih minimnya pasokan listrik ke beberapa wilayah di Maluku.

"Saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati beberapa jam," ujar Presiden saat meninjau proyek PLTU 2x15MW Desa Waai, Maluku Tengah.

Dalam diskusi tersebut, diketahui bahwa sebenarnya sudah pernah ada rencana pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut. Hanya saja pembangunan tersebut tidak berlanjut.

"Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya saya belum tahu, akan saya cek dulu," tutur Presiden.

Wilayah Tulehu, Maluku Tengah yang dekat dengan PLTU tersebut memiliki potensi geotermal yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Oleh karenanya, pembangunan pembangkit listrik di wilayah tersebut diharapkan tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya.

"Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batu bara sudah tidak benar, harusnya memakai geotermal karena potensi di sini ada, di Tulehu itu ada," kata Presiden.

Mangkrak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, yang mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa PLTU tersebut seharusnya menjadi sebuah pembangkit listrik independen di mana nantinya PLN akan membeli listrik yang dihasilkan.

Proyek tersebut kemudian menjadi mangkrak karena tidak kunjung dikerjakan. "Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014," Jonan menjelaskan.

Jonan pun menyatakan bahwa setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri," terangnya.