Freeport "Merengek", Menko Darmin Tegaskan Tak Perlu Ada Insentif Khusus

Kompas.com - 15/02/2017, 16:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/11/2016). Pramdia Arhando JuliantoMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Rakornas Kadin di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/11/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution menegaskan, tidak perlu ada insentif khusus kepada PT Freeport Indonesia.

"Sebenarnya enggak perlu insentif khusus. Dia hanya ribut, bukan ribut lah, dia meminta pajaknya yang seperti dulu itu," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Seperti diketahui, pasca bersedia mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Freeport mengajukan keringanan sekaligus jaminan kepada Pemerintah Indonesia.

Selain meminta adanya jaminan kepastian usaha jangka panjang, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga ingin tarif pajak sifatnya tetap, bukan fluktuatif mengikuti pergantian pemerintahan.

Namun pemerintah tidak bisa memberikan jaminan itu. Sebab umur setiap pemerintahan maksimal 10 tahun, itupun bila terpilih di periode ke dua.

"Karena walaupun sebenarnya berhitung, tapi ya memang pemerintahan ini sampai 2019. Syukur-syukur pemerintahan terus lagi. Tapi setelah itu kan ganti. Gimana setelah itu? nobody knows, enggak ada yang tahu," kata Darmin.

Sebelumya, PT Freeport Indonesia juga mengancam akan melakukan pengurangan kontraktor dan karyawan sebagai buntut belum diizinkankanya perusahaan asal AS itu ekspor konsentrat oleh pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jika berlangsung tanpa ekspor, akan ada pengurangan kontraktor dan karyawan," kata Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2017).

Namun demikian, dirinya tidak menyebutkan berapa besaran pengurangan kontraktor dan karyawan yang akan dilakukan perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut.

Kompas TV Pemerintah Tolak Syarat Freeport Untuk Ubah Kontraknya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.