Kompas.com - 18/02/2017, 13:42 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim di Depok, Jumat (27/1/2017). Iwan SupriyatnaPresiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim di Depok, Jumat (27/1/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim masih menyimpan rapat masalah berat yang ia alami saat ini. Meski begitu, ia berjanji akan blak-blakan. Namun, bukan untuk saat ini.

"Nanti akan saya jelaskan semua," ujar Chappy kepada Kompas.comdi Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Seperti diketahui, Chappy dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai Dirut Freeport Indonesia. Meski belum mau menjelaskan kabar itu, ia mengungkapkan sedang menghadapi masalah berat.

"Saya sedang coba selesaikan masalah berat Ini satu persatu agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar," kata Chappy.

Belakangan, Freeport Indonesia kembali disorot tajam lantaran mengajukan sejumlah permintaan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Padahal pemerintah mengatakan bahwa Freeport sudah bersedia untuk mengakhiri rezim KK yang sudah berumur 50 tahun. Selain meminta adanya jaminan kepastian usaha jangka panjang, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga ingin tarif pajak sifatnya tetap, bukan fluktuatif mengikuti pergantian pemerintahan.

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution menegaskan, tidak perlu ada insentif khusus kepada PT Freeport Indonesia. "Sebenarnya enggak perlu insentif khusus. Dia hanya ribut, bukan ribut lah, dia meminta pajaknya yang seperti dulu itu," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Darmin justru santai dan meminta media tidak perlu menghiraukan ancaman PT Freeport Indonesia terkait pengurangan kontraktor dan karyawan akibat belum diberikan izin ekspor oleh pemerintah.

Sehari berselang, Freeport justru merealisasikan ancamannya itu dengan merumahkan 25 karyawan tambang seniornya. Akhirnya, pada Jumat (17/2/2017), Kementerian ESDM memutuskan untuk menerbitkan izin rekomendasi ekspor kepada Freeport.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.