Dirut Freeport Tak Ingin Terjadi Gejolak yang Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim masih menyimpan rapat masalah berat yang ia alami saat ini. Meski begitu, ia berjanji akan blak-blakan. Namun, bukan untuk saat ini.

"Nanti akan saya jelaskan semua," ujar Chappy kepada Kompas.comdi Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Seperti diketahui, Chappy dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai Dirut Freeport Indonesia. Meski belum mau menjelaskan kabar itu, ia mengungkapkan sedang menghadapi masalah berat.

"Saya sedang coba selesaikan masalah berat Ini satu persatu agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar," kata Chappy.

Belakangan, Freeport Indonesia kembali disorot tajam lantaran mengajukan sejumlah permintaan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Padahal pemerintah mengatakan bahwa Freeport sudah bersedia untuk mengakhiri rezim KK yang sudah berumur 50 tahun. Selain meminta adanya jaminan kepastian usaha jangka panjang, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga ingin tarif pajak sifatnya tetap, bukan fluktuatif mengikuti pergantian pemerintahan.

Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Darmin Nasution menegaskan, tidak perlu ada insentif khusus kepada PT Freeport Indonesia. "Sebenarnya enggak perlu insentif khusus. Dia hanya ribut, bukan ribut lah, dia meminta pajaknya yang seperti dulu itu," ujar Darmin di Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Darmin justru santai dan meminta media tidak perlu menghiraukan ancaman PT Freeport Indonesia terkait pengurangan kontraktor dan karyawan akibat belum diberikan izin ekspor oleh pemerintah.

Sehari berselang, Freeport justru merealisasikan ancamannya itu dengan merumahkan 25 karyawan tambang seniornya. Akhirnya, pada Jumat (17/2/2017), Kementerian ESDM memutuskan untuk menerbitkan izin rekomendasi ekspor kepada Freeport.