Dapat Kabar Dirut Freeport Mundur, Said Didu Yakin Ada Masalah Serius

Kompas.com - 18/02/2017, 16:18 WIB
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di FIB UI, Depok, Jumat (27/1/2017). Iwan Supriyatna/Kompas.comPresiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat memberikan kuliah umum di FIB UI, Depok, Jumat (27/1/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Staf Khusus Menteri ESDM Muhammad Said Didu meyakini ada masalah serius yang dihadapi Direktur Utama PT Freeport Indonesia Chappy Hakim.

Terlebih, pada Jumat (17/2/2017) sore, ia mengaku mendapatkan informasi bahwa Chappy mengundurkan diri dari jabatannya. Pernyataan Said itu disampaikan di akun twitter pribadinya.

"Jika orang dekat Bapak Presiden seperti pak @chappyhakim saja tidak kuat, artinya ada pihak yang lebih kuat yang pengaruhi kebijakan," tulis Said yang diunggah sekitar pukul 0.27 WIB pada Sabtu (18/2/2017).

Ia sendiri tidak merujuk siapa orang kuat yang ia maksud. Hanya saja dalam rangkaian kuliah twitter-nya (kultwit), Said sempat menyinggung sejumlah persoalan temasuk kasus papa minta saham.

Ia menuturkan bahwa kasus papa minta saham terjadi akibat adanya menteri "pembisik" yang mengakibatkan posisi pemerintah saat ini menjadi serba sulit saat berhadapan dengan Freeport.

Kepada Kompas.com, Chappy Hakim sendiri belum mau buka-bukaan soal kabar mundurnya ia sebagai Dirut Freeport Indonesia. Meski begitu, ia mengatakan bahwa ada masalah berat yang dihadapinya saat ini.

"Saya sedang coba selesaikan masalah berat Ini satu persatu agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar," kata Chappy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu berjanji akan blak-blakan. Namun, bukan untuk saat ini. "Nanti akan saya jelaskan semua," ujar Chappy.

Belakangan, Freeport Indonesia kembali disorot tajam lantaran mengajukan sejumlah permintaan terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Selain meminta adanya jaminan kepastian usaha jangka panjang, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga ingin tarif pajak sifatnya tetap, bukan fluktuatif mengikuti pergantian pemerintahan.

Secara pribadi, Chappy juga dilaporkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo kepada Badan Reserse Kriminal Polri atas insiden yang terjadi usai rapat kerja antara Komisi VII dengan sejumlah perusahaan tambang.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan lantaran sikapnya menunjuk dan mengancam Mukhtar. Chappy sendiri sudah memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Bahkan ia juga sudah menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.