DPR Siap Dukung Pemerintah jika Freeport Gugat Lewat Arbitrase

Kompas.com - 19/02/2017, 19:40 WIB
Proses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOProses flotasi atau pengapungan mineral tambang, seperti tembaga, emas, dan perak. Proses itu dilakukan untuk memperoleh konsentrat yang terdiri dari tembaga, emas, dan perak. Konsentrat itu kemudian dialirkan ke Pelabuhan Amamapare, dikeringkan, dan kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pengecoran.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kisruh PT Freeport Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menunjukkan ketegasannya dengan menyebutkan, pemerintah tetap berharap ada upaya negosiasi antara Freeport dan pemerintah Indonesia, sehingga tidak perlu ada langkah arbitrase.

Namun dalam pernyataan resmi Kementerian ESDM yang diterima redaksi Sabtu malam (18/2/2017) Jonan juga menilai, kemungkinan arbitrase yang bakal dilakukan Freeport itu lebih baik ketimbang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk menekan pemerintah.

Menanggapi ketegasan mantan Menteri Perhubungan itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya Widya Yudha pun sepakat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan apabila pada akhirnya harus melalui proses arbitrase.

Toh, kata dia, Indonesia pernah menang saat digugat oleh PT Newmont Nusa Tenggara (sekarang bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara), beberapa waktu lalu.

"Negara kita, negara berdaulat. Benar seperti dikatakan Pak Menteri, jangan gunakan karyawan yang dibenturkan ke pemerintah," ucap Satya, Minggu (19/2/2017).

Menurut politisi Partai Golkar itu, kalaupun Freeport membawa pemerintah Indonesia ke arbitrase, dia berharap pemerintah tetap kuat dan tidak mundur. Tentu saja, imbuh Satya, ada dampak ekonomi-sosial apabila kisruh Freeport ini masuk ke proses arbitrase, seperti operasional tambang yang terganggu.

Namun, itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi dalam penerapan Undang-undang. Satya mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah bekerja sekuat tenaga agar investasi Freeport tetap berjalan di Indonesia.

Bagaimana tidak, mengacu Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017, raksasa tambang asal Amerika Serikat itu tetap bisa melakukan ekspor konsentrat asalkan mengikuti kesepakatan dengan pemerintah.

Tawaran kesepakatan itu disodorkan oleh pemerintah ke Freeport, karena pemerintah juga tetap ingin memenuhi amanat hilirisasi yang tertuang dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009.

"Itu kan berarti pemerintah bekerja sekuat tenaga untuk supaya investasi ini berjalan. Itu kan sebetulnya dua hal yang ditempuh pemerintah. Tentunya, kita menginginkan sambutan positif dari Freeport," ucap Satya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Simak Minimarket hingga Supermarket yang Gelar Promo

Spend Smart
RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

RI Jadi Magnet Kripto Baru, 15 Negara Rembuk di Bali

Whats New
Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Sisa 45 Hari, Harta yang Diungkap dalam PPS Tembus 86,55 Triliun

Whats New
Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Nilai Limit di Bawah Rp 300 Juta, Simak Daftar Lelang Rumah di Bandung

Whats New
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Penuhi Pasokan Dalam Negeri, India Larang Ekspor Gandum

Whats New
Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Kilang Balikpapan yang Kebakaran Masih Diperbaiki, Pertamina Pastikan Suplai BBM Tidak Terganggu

Whats New
Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Digugat Rp 322 Miliar gara-gara Tabungan Emas, PT Pegadaian Buka Suara

Whats New
Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas

Whats New
Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Cara Membuat Sertifikat Tanah, Beserta Syarat dan Biayanya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.