Kompas.com - 21/02/2017, 19:15 WIB
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani di Kemenperin, Jakarta Senin (20/2/2017). Pramdia Arhando JuliantoKetua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani di Kemenperin, Jakarta Senin (20/2/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani masih meyakini bahwa masalah PT Freeport Indonesia bisa diselesaikan tanpa harus dibawa ke arbitrase. Sebab, Kadin menilai persoalan tersebut adalah persoalan bisnis yang bisa dicarikan solusinya.

"Ini kan persoalan bisnis, pasti ada solusinya, bukan satu hidup satu mati. Jadi sekarang (hubungan pemerintah dan Freeport) agak kenceng, panas, dicarilah solusi," ujar Rosan saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Kadin mengusulkan, pemerintah dan Freeport bisa kembali duduk bernama, membuka diri untuk saling berdialog. Perjanjian atau kontrak antara kedua pihak juga dinilai harus dipegang.

Menurut Kadin, pemerintah dan Freeport justru akan rugi bila masalah keduanya dibawa ke arbitrase.

Selain butuh biaya besar, proses di arbitrase juga dinilai akan menguras waktu dan tenaga. "Saya tidak memihak Freeport, tetapi kontrak yang sudah disepakati harus dihormati, itu aja patokannya," kata Rosan.

Meski begitu, bukan berarti pemerintah harus mengalah. Bila Freeport tidak taat kepada ketentuan, maka pemerintah bisa memberikan sanksi atau denda kepada perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Sebelumnya, Freeport McMoran Inc menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil karena menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard Adkerson bahkan berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (arbitrase) jika tak kunjung menemui kata sepakat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pemerintah pun bisa mengajukan kasus ini ke arbitrase.

Kompas TV PT Freeport dan pemerintah bersitegang. Hal ini terkait penolakan PT Freeport Indonesia terkait perizinan yang diusulkan pemerintah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
7 Tanda Orang yang Jago Mengatur Uang, Kamu Termasuk?

7 Tanda Orang yang Jago Mengatur Uang, Kamu Termasuk?

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.