PHK Pegawai Freeport Berpotensi Timbulkan Konflik Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai menilai, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Freeport Indonesia (PT FI) hanya akan menimbulkan konflik sosial di tanah Papua.

"Implikasi PHK ini bakal jadi konflik sosial. Mereka (PT FI) kan sudah PHK 3.000 nih, nah mereka rencana mau PHK lagi 10.000 dalam jangka waktu 21 hari kalau negosiasi ini enggak selesai," ujar Yorrys di kantor Menko Maritim, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Konflik sosial yang akan timbul menurut Yorrys, karena masyarakat Papua yang ada di sekitar PT FI sudah bergantung pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

"Kalau 10.000 di PHK, dalam konteks Timika yang kecil begitu, anda bisa bayangkan, bagaimana dinamika sosial di sana. Apalagi, kita tahu, dalam kurun waktu 40 tahun PAD dan APBD sana itu, sumbangan  Freeport 70 persen," tutur Yorrys.

Guna menghindari terjadinya konflik sosial, Yorrys menyampaikan bahwa telah ada sekitar tujuh kepala suku pemilik tanah ulayat di Papua bersama dengan perwakilan pekerja PT FI yang mendukung upaya pemerintah untuk mencapai kata sepakat agar tidak ada yang merasa dirugikan.

"Saya barusan lapor sama Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), saya ditelpon sama bupati Timika, ada tujuh kepala suku pemilik tanah ulayat di sana, bersama dengan perwakilan pekerja sekarang ada ke Jakarta. Mereka mau menyatakan dukungannya untuk mendukung kebijakan pemerintah soal Freeport," kata Yorrys.

Menurut Yorrys, perlu ada pemahaman yang sejalan antara pemerintah, masyarakat setempat, dan pihak PT FI agar keberlangsungan perekonomian di Papua tetap berjalan dan tidak terjadi konflik sosial.

"Saya bilang, komunikasi dulu deh sama pemerintah. Pak luhut oke aja, supaya mereka bisa punya persepsi yang sama soal Freeport. Besok mau ketemu sih katanya," pungkasnya.