Geger di Indonesia, Saham Induk Freeport di AS Kena Getahnya

Kompas.com - 24/02/2017, 22:00 WIB
Pemandangan area tambang Grasberg Mine di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikelola PT Freeport Indonesia. Lubang menganga sedalam 1 kilometer dan berdiameter sekitar 4 kilometer itu telah dieksploitasi Freeport sejak tahun 1988. Hingga kini, cadangan bijih tambang di Grasberg Mine tersisa sekitar 200 juta ton dan akan benar-benar habis pada 2017. 
KOMPAS/PRASETYO Pemandangan area tambang Grasberg Mine di Kabupaten Mimika, Papua, yang dikelola PT Freeport Indonesia. Lubang menganga sedalam 1 kilometer dan berdiameter sekitar 4 kilometer itu telah dieksploitasi Freeport sejak tahun 1988. Hingga kini, cadangan bijih tambang di Grasberg Mine tersisa sekitar 200 juta ton dan akan benar-benar habis pada 2017.
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga saham Freeport McMoran Inc, induk PT Freeport Indonesia, kembali tersungkur pada penutupan perdagangan Kamis atau Jumat waktu Indonesia (24/2/2017).

Berdasarkan data Bloomberg, harga saham emiten di bursa New York itu ditutup turun sebesar 1,83 persen ke level 13,48 dollar AS per saham. Pada perdagangan sebelumnya, harga saham FCX berakhir di level 13,73 dollar AS per saham atau turun 2,83 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Adapun nilai pasar saham FCX sebesar 19,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 258,02 triliun (asumsi kurs 13.300). Sejak 24 Januari 2017, saham FCX sudah terperosok 19,3 persen.

Menurut ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, terus tenggelamnya harga saham FCX dikarenakan pasar melihat kisruh antara pemerintah dengan anak usaha McMoran, yaitu Freeport Indonesia.

"Saya kira betul (itu) ada pengaruhnya," ujar Lana kepada Kompas.com, Jumat. Sebagaimana diketahui Freeport Indonesia praktis tidak melakukan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017, setelah masa berlaku aturan relaksasi ekspor yang diterbitkan pada 2014 berakhir.

Pemerintah Indonesia telah menawarkan jalan tengah kepada Freeport Indonesia, agar tetap bisa beroperasi dan mengekspor konsentrat. Caranya yaitu dengan mengubah status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sayangnya, Freeport Indonesia tidak menyetujui beberapa ketentuan dalam status IUPK seperti masalah perpajakan yang harus prevailing. Mereka tetap menginginkan aturan perpajakan yang lama berlaku sampai masa kontrak habis (nail down).

Freeport Indonesia tetap bertahan dengan pendiriannya dan bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke meja arbitrase.

"Ketidakpastian kelanjutan produksi Freeport ini membuat sentimen negatif harga saham McMoran," ucap Lana.

Menurutnya, belum adanya titik temu antara pemerintah dan korporasi juga berdampak terhadap ketidakpastian tersebut.

Sementara itu, sampai berapa jauh penurunan saham FCX ini berlangsung, Lana enggan berspekulasi. Ia juga tidak bisa memperkirakan apakah pasar akan kembali mengapresiasi saham FCX ketika memasuki masa arbitrase.

Sebab, proses arbitrase itu sendiri memakan waktu lumayan lama. "Yang pasti saat ini yang ditangkap (pasar) adalah ketidakpastian. Arbitrase butuh waktu satu, dua tahun. Dan, selama itu Freeport tidak produksi," kata Lana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.