Peradi: Pelanggaran yang Dilakukan Freeport Begitu Banyak

Kompas.com - 27/02/2017, 14:00 WIB
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2018) Iwan Supriyatna/Kompas.comKetua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2018)
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai, selain permasalahan terkait status kontrak karya, pelanggaran lain yang dilakukan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut cukup banyak.

Mantan Pengacara Jessica Wongso ini menilai, perusahaan tambang yang saat ini tengah bersitegang dengan pemerintah Indonesia itu banyak melakukan pelanggaran terkait isu lingkungan hidup.

"Kami juga mendapatkan informasi, disamping juga sudah memiliki data-data akurat bahwa sebenarnya dugaan pelanggaran yang dilakukan Freeport begitu banyak. Terutama mengenai isu lingkungan hidup," ujar Otto di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Otto mengaku cukup prihatin dengan apa yang terjadi terhadap tanah maupun masyarakat Papua akibat dari apa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan tambang terbesar di Papua tersebut.

Maka dari itu, pihaknya berencana akan melakukan upaya hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan PT FI terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pengelolaan PT FI.

"Terus terang sangat memprihatinkan buat rakyat Papua. Kami akan melakukan suatu legal action bagaimana caranya agar semua persoalan lingkungan hidup bisa diselesaikan, baik secara pidata terutama mungkin secara pidana," tutur Otto.

Menurut Otto, keprihatiannya tersebut bukan tanpa alasan, mengingat anggota Peradi di Papua pun melayangkan suratnya untuk memberikan bantuan hukum atas apa yang terjadi di tanah Papua.

"Nanti kita akan mempertimbangkan, apakah akan melaksanakan ini. Karena kita juga mendapat keluhan juga dari cabang kita di Papua dan meminta dukungan Pradi pusat agar dapat diproses," pungkasnya.

(Baca: Ini Hasil Pertemuan Antara Jonan dengan Para Advokat Terkait Freeport)

Kompas TV Pasca penolakan untuk berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), Freeport mengancam akan menggugat Indonesia ke arbitrase internasional. Meski begitu, ahli hukum meyakini bahwa Indonesia tidak perlu gentar karena pernah memenangi sidang arbitrase yang sama saat digugat Newmont.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.