Kompas.com - 28/02/2017, 12:15 WIB
Para PNS DKI yang dilantik di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Jessi Carina Para PNS DKI yang dilantik di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis, pemerintah memandang perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko kerja.

Atas dasar pertimbangan tersebut, seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabiet, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis.

Menurut Perpres ini, PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional arsiparis, diberikan tunjangan arsiparis setiap bulan.

Adapun besaran tunjangan arsiparis berdasarkan tingkat keahlian yakni, arsiparis utama atau jenjang ahli utama mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.300.000, arsiparis madya atau jenjang ahli madya sebesar Rp 1.100.000, arsiparis muda atau jenjang ahli muda Rp 800.000 dan arsiparis pertama atau jenjang ahli pertama sebesar Rp 520.000.

Untuk arsiparis berdasarkan tingkat keterampilan, arsiparis penyelia atau jenjang jabatan penyelia mendapatkan tunjangan sebesar Rp 700.000, arsiparis mahir atau jenjang jabatan pelaksana lanjutan sebesar Rp 420.000 dan arsiparis terampil atau jenjang jabatan pelaksana sebesar Rp 350.000.

Pemberian tunjangan arsiparis bagi PNS yang bekerja pada pemerintah pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pemberian tunjangan arsiparis dihentikan apabila PNS sebagaimana dimaksud, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 Perpres ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran tunjangan arsiparis, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres ini, pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional arsiparis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 16 Februari 2017 itu.

Kompas TV Ratusan Pegawai Negeri Sipil mengikuti rangkaian seleksi dalam lelang jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten Klungkung, Bali.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.