Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Risiko Utang Luar Negeri Korporasi, Ini yang Dilakukan BI

Kompas.com - 07/03/2017, 19:12 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal terus memperhatikan laju utang luar negeri (ULN) korporasi nonbank. Menurut bank sentral, utang luar negeri korporasi nonbank harus dimitigasi risikonya dengan baik dan penuh kehati-hatian.

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menjelaskan, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/21/2014 yang telah diimplementasikan secara penuh.

PBI ini mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank (PBI KPPK) dan mulai berlaku pada 1 Januari 2015 lalu.

Dalam aturan itu, BI mengatur mengenai risiko nilai tukar dan likuiditas. Korporasi diwajibkan memenuhi rasio minimum lindung nilai dan rasio likuiditas, termasuk melakukan kebijakan lindung nilai atau hedging dengan perbankan.

Selain itu, BI juga mengatur risiko overleverage atau eksposur utang secara berlebihan. Dalam hal ini, korporasi nonbank sebagai debitor harus memenuhi ketentuan pemeringkatan kredit oleh lembaga pemeringkatan baik dalam maupun luar negeri.

“Rasio likuiditas yang tadinya 50 persen menjadi 70 persen dan ada syarat untuk menggunakan peringkat utang untuk korporasi. Di tahun 2016 peringkat itu ditegaskan lagi bahwa harus menggunakan pemeringkat dalam negeri dan harus (hedging) dengan perbankan Indonesia,” ujar Dody di kantornya di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Dody mengungkapkan, latar belakang dari diterbitkannya PBI tersebut adalah terus meningkatnya utang luar negeri swasta.

Berkaca dari krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998 silam, salah satu faktor yang terjadi adalah risiko utang luar negeri tidak dikelola dengan baik, karena persoalan global, likuiditas, dan overleverage.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Berbagi Kebahagiaan, PUBG Mobile Indonesia Salurkan Bantuan untuk 7 Yayasan Sosial

Rilis
PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Capai 2,2 Juta Debitur di 2023

Whats New
Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Lewat Pendampingan Melekat, Sinar Mas Dukung UMKM Naik Kelas

Rilis
Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Menko Airlangga Bantah Implementasi B35 Bikin Minyakita Langka

Whats New
Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Cek, Ini Tarif Listrik per-kWh yang Berlaku pada Februari 2023

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+