Isu Tony Wenas Pindah ke Freeport Indonesia, Ini Kata Direktur RAPP

Kompas.com - 08/03/2017, 11:30 WIB
Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Rudy Fajar. KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNADirektur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Rudy Fajar.
|
EditorAprillia Ika

PELALAWAN, KOMPAS.com - Posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia masih kosong menyusul mundurnya Chappy Hakim beberapa waktu lalu.

(Baca: Resmi, Chappy Hakim Mundur Sebagai Dirut Freeport)

Belakangan beredar kabar bahwa Clayton Allen Wenas atau akrab disapa Tony Wenas bakal mengisi posisi kosong tersebut.

Namun Tony Wenas mengatakan bahwa dirinya belum bisa berkomentar apa pun terkait Freeport Indonesia, apalagi terkait dengan isu dirinya yang bakal menggantikan Chappy Hakim.

Adapun alasan Tony Wenas enggan berkomentar karena dirinya masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

(Baca: Diisukan Jadi Presdir Freeport Indonesia, Ini Jawaban Toni Wenas...)

Saat berkunjung ke RAPP, Kompas.com mencoba mengkonfirmasi isu tersebut ke salah satu Direktur RAPP yakni Rudi Fajar.

Menurut Rudi, isu tersebut memang sudah beberapa waktu ini santer terdengar. "Ya betul, saya tahu isu itu juga dari media kan," kata Rudi, Rabu (8/3/2017).

Rudi tidak menyebutkan secara gamblang terkait isu akan pindahnya Toni Wenas ke perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Menurut dia, Tony Wenas memiliki kecakapan dalam memimpin suatu perusahaan.

"Pak Tony Wenas itu memiliki kecakapan memimpin perusahaan dimana pun dia berada, terkait akan pindah atau tidak ya kita tunggu saja," tutur Rudi seraya tertawa.

Sebagai informasi, Tony Wenas lahir di Jakarta pada 8 April 1962. Dia pernah menjabat sebagai Executive Vice President and Director PT Freeport Indonesia pada periode 2001 hingga 2010.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, ada tiga kepentingan nasional yang harus dibawa dalam perundingan kerja sama dengan PT Freeport. Tiga kepentingan nasional ini adalah, pendapatan pajak lebih tinggi, memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia, serta lebih banyak memberikan komponen dalam negeri untuk perkembangan Freeport. Jusuf Kalla juga mengatakan pemerintah juga tengah mengakomodasi kepentingan Freeport agar investasinya berlangsung baik. Jika belum ada titik temu, Indonesia akan membawa masalah ini ke dalam Forum Arbitrase Internasional. Sementara itu, dari hasil penelusuran Komnas HAM, PT Freeport dianggap telah melakukan penguasaan lahan milik Suku Adat Amungme tanpa ganti rugi kepada masyarakat adat. Wilayah konsesi pertambangan PT Freeport Indonesia merupakan hak masyarakat Suku Amungme yang sudah secara konstitusi diakui oleh negara. Komnas HAM merekomendasikan kepada PT Freeport Indonesia agar menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah milik masyarakat Suku Amungme.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Ini Tingkat Imbalan Sukuk Negara yang Akan Dilelang Besok

Earn Smart
Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Sri Mulyani: Kenaikan Utang RI Lebih Terukur Dibandingkan Negara Maju

Whats New
Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Produk Baja RI Bebas Bea Masuk Anti Dumping ke India

Whats New
Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Erick Thohir: Proyek DME Bakal Pangkas Impor LPG 1 Juta Ton per Tahun

Whats New
Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.