Kejar Pajak Google Dkk, Ditjen Pajak Jajaki Kerja Sama dengan Inggris

Kompas.com - 08/03/2017, 21:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengunjungi kantor otoritas pajak Inggris Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) di London, Rabu (7/3/2017).

Kunjungan itu dalam rangka membangun hubungan bilateral perpajakan antara kedua otoritas pajak tersebut. Termasuk membicarakan terkait masalah pemajakan atas transaksi perusahaan Over The Top (OTT) seperti Google dan Facebook.

(Baca: Kasus Pajak Google dan Facebook di Indonesia, Apa Bedanya?)

Saat ini, masalah penghindaran pajak melalui media Over The Top atau internet memang sedang mengaji topik hangat di Indonesia. Terutama terkait kasus Google yang masih alot penyelesaiannya.

"HMRC membagi pengalamannya dalam menerapkan Diverted Profit Tax (DPT). Dalam penerapan DPT, HMRC mendapat dukungan luas dari lapisan stakeholders-nya," seperti dikutip dari siaran pers Ditjen Pajak.

(Baca: Ditjen Pajak Sudah Hitung Pajak yang Harus Dibayar Google )

Inggris memang memiliki pengalaman menangani kasus Google. Inggris adalah salah satu negara yang mampu memajaki perusahaan penyedia layanan internet itu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiaseteadi maupun Komisioner HMRC menyadari pentingnya komitmen dan pendekatan bersama untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaan Over The Top.

Selain itu, pertemuan tersebut dijadikan ajang tukar pengalaman dan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan Rekomendasi Anti Base Erosion Profit Shifting (BEPS Deliverables) dan Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoi).

Selain Ken, jajaran pejabat Ditjen Pajak yang menyambangi kantor HMRC diantaranya yakni Direktur Pajak Internasional Poltak Maruli John Liberty Hutagaol dan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal. Mereka diterima langsung oleh Komisioner HMRC UK Edward Troup.

(Baca: Ditjen Pajak Ultimatum Google)

Kompas TV Otoritas Pajak Indonesia mengaku belum mempercayai data yang disampaikan Google. Dalam laporannya ke kantor pajak, Google mengaku keuntungannya di Indonesia hanya sebesar Rp 74,5 miliar. Dari jumlah itu, Google telah memenuhi kewajiban membayar pajak sebesar Rp 18,5 miliar. Sedangkan kantor pajak menilai, pendapatan Google semestinya bisa lebih besar, pasalnya tahun 2015 lalu saja, belanja iklan digital Indonesia telah mencapai Rp 11 triliun. Sebagai salah satu pemimpin pasar, tentunya Google memiliki porsi yang sangat besar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Puji Produk UMKM, Sandiaga Uno: Keren Banget, Saya Sih Amaze Banget...

Whats New
Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Pendekatan Ergo, Ego, dan Eco

Whats New
[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

[POPULER MONEY] Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai | Gaji Ke-13 ASN Cair

Whats New
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Pedagang Pasar Kramat Jati: Alhamdulillah Banyak yang Pakai

Whats New
Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Dibayar Perusahaan dan Pekerja

Spend Smart
APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.