"Money Changer" Ilegal di Nunukan Segera Ditertibkan

Kompas.com - 09/03/2017, 06:41 WIB
|
EditorAprillia Ika

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dan polisi dalam waktu dekat akan menertibkan praktek penukaran uang asing atau money changer tanpa izin di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Rencana ini tertuang dalam nota kesepahaman antara BI Provinsi Kalimantan Timur dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang diteken di Kantor Perwakilan BI di Balikpapan, Rabu (8/3/2017).

Kabupaten Nunukan, termasuk Pulau Sebatik, menjadi target awal lantaran praktik money changer ilegal seperti ini banyak didapati di pintu-pintu perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Misal di sekitar pelabuhan Tunontaka maupun dermaga-dermaga sandar bagi kapal.

BI menemukan sedikitnya 65 pengusaha money changer  tak berizin beroperasi di wilayah Nunukan ini. Namun, BI juga menemukan satu money changer tak berizin di Bontang.

Menurut BI, pengusaha money changer ilegal kebanyakan menjalankan usaha secara terbuka, dilakukan perorangan, tidak memiliki badan hukum, bahkan berani mencantumkan plang usaha. Kebanyakan mereka adalah warga yang kebetulan juga usaha warung, namun tidak sedikit yang berlatar pedagang yang kerap keluar masuk perbatasan.

"Pemilik usaha (tidak berizin) di Bontang sudah menutup usahanya setelah kami beri pengertian. Dia berjanji dengan pernyataan tertulis untuk tidak lagi melakukan praktik ini. Kali ini Nunukan dan Sebatik paling banyak," kata Muhamad Nur, Kepala Perwakilan BI untuk Kaltim.

Warga membuka praktik penukaran uang ini imbas dari tingginya aktivitas keluar masuk orang antara dua negara di sepanjang perbatasan, terutama berdagang. Selain itu, money changer resmi maupun penyelenggara penukaran uang berizin lainnya juga terbatas dan sulit dijangkau.

Warga lokal pun cukup senang menyimpan mata uang Ringgit Malaysia, lantaran konon memiliki nilai tukar lebih tinggi.

M Nur mengatakan, BI berkepentingan melindungi warga negara dari nilai tukar serampangan. Selain itu, Rupiah juga merupakan simbol kedaulatan dan kebanggaan bagi RI.

Negara pun kemudian mesti mengambil sikap berdasar Undang-undang tentang Mata Uang RI. Sikap serupa dilakukan BI berdasar Peraturan Bank Indonesia tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban menggunakan Rupiah.

Soal penukaran uang tak berizin pun akan bakal diperketat. "Kita melindungi warga kita di perbatasan, jangan sampai nilai tukarnya seenaknya saja," kata M Nur.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
Survei Litbang 'Kompas': Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Survei Litbang "Kompas": Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Whats New
Simak 6 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong

Simak 6 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong

Whats New
Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.