Apa yang Terjadi Jika Indonesia Kalah Arbitrase Lawan Freeport?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemelut kasus Freeport masih berlanjut di Indonesia. Yang paling hangat, Freeport McMoran, induk PT Freeport Indonesia, mengancam pemerintah Indonesia untuk membawa kasus ini ke arbitrase jika belum ada kesepakatan penyelesaian sengketa peralihan dan penerapan status kontrak karya (KK).

Ancaman Freeport disampaikan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

(Baca: Ribut-ribut Freeport, Ini Perbedaan Arbitrase dan Pengadilan)

Pemerintah pun menanggapi ancaman arbitrase ini dengan serius, bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah bertemu dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di akhir Februari lalu untuk membicarakan ancaman arbitrase tersebut.

Dukungan ke pemerintah mengalir dari berbagai pihak, bahkan dari DPR. Namun, banyak pula pihak yang menginginkan agar arbitrase tidak dilakukan, dengan berbagai pertimbangan.

(Baca: Dikecam, Sikap Freeport yang Melawan Aturan Pemerintah Indonesia

Nah, jika kemudian arbitrase dilakukan antara Freeport dan Indonesia, apa yang terjadi jika Indonesia kalah dari Freeport?

Sartono, partner di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), memiliki penjelasan sederhana mengenai estimasi tersebut.

Menurut dia, jika pemerintah Indonesia dikalahkan dalam putusan arbitrase, maka pada dasarnya secara hukum Pemerintah Indonesia harus mematuhi putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Hal itu juga terjadi apabila pihak Freeport mengajukan permohonan eksekusi atas putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri di Indonesia.