Apa yang Terjadi Jika Indonesia Kalah Arbitrase Lawan Freeport?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemelut kasus Freeport masih berlanjut di Indonesia. Yang paling hangat, Freeport McMoran, induk PT Freeport Indonesia, mengancam pemerintah Indonesia untuk membawa kasus ini ke arbitrase jika belum ada kesepakatan penyelesaian sengketa peralihan dan penerapan status kontrak karya (KK).

Ancaman Freeport disampaikan Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

(Baca: Ribut-ribut Freeport, Ini Perbedaan Arbitrase dan Pengadilan)

Pemerintah pun menanggapi ancaman arbitrase ini dengan serius, bahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah bertemu dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di akhir Februari lalu untuk membicarakan ancaman arbitrase tersebut.

Dukungan ke pemerintah mengalir dari berbagai pihak, bahkan dari DPR. Namun, banyak pula pihak yang menginginkan agar arbitrase tidak dilakukan, dengan berbagai pertimbangan.

(Baca: Dikecam, Sikap Freeport yang Melawan Aturan Pemerintah Indonesia

Nah, jika kemudian arbitrase dilakukan antara Freeport dan Indonesia, apa yang terjadi jika Indonesia kalah dari Freeport?

Sartono, partner di kantor hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), memiliki penjelasan sederhana mengenai estimasi tersebut.

Menurut dia, jika pemerintah Indonesia dikalahkan dalam putusan arbitrase, maka pada dasarnya secara hukum Pemerintah Indonesia harus mematuhi putusan arbitrase tersebut secara sukarela.

Hal itu juga terjadi apabila pihak Freeport mengajukan permohonan eksekusi atas putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri di Indonesia.

(Baca: Kasus Freeport, Apakah Arbitrase Jalan Terbaik? )

"Itu dikarenakan forum arbitrase tersebut seharusnya merupakan forum yang telah disepakati oleh para pihak sebagai forum penyelesaian sengketa, kecuali ada alasan yang memungkinkan Pemerintah Indonesia melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase tersebut," papar Sartono ke Kompas.com, Jumat (10/3/2017).

Lebih lanjut, dampak dari putusan arbitrase akan sangat tergantung pada isi putusan arbitrase.

Jika misalnya putusan arbitrase mewajibkan Pemerintah Indonesia membayar ganti kerugian kepada Freeport, maka dampak langsungnya adalah Pemerintah Indonesia harus membayar ganti rugi tersebut.

"Untuk dapat memperkirakan dampak dari putusan arbitrase, kita harus mengetahui apa yang menjadi tuntutan dalam permohonan arbitrase yang akan diajukan oleh Freeport," kata Sartono.