Bos Bursa Tak Sepakat Kebijakan Ekonomi Pemerintah Disebut Ugal-ugalan

Kompas.com - 12/03/2017, 15:02 WIB
|
EditorM Fajar Marta

DENPASAR, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio kurang sepakat dengan istilah yang dipakai ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Faisal menyebut pemerintah Jokowi-JK mengambil kebijakan yang ugal-ugalan di dua tahun pertama pemerintahan.

"Kalau Pak Faisal bilang ugal-ugalan, gue bilang itu konsolidasi," kata Tito ditemui di sela-sela Underwriting Network 2017, di the Anvaya Beach Resorts Denpasar, Bali.

Tito mengatakan, siapapun Presiden yang masuk pada 2014 akan menghadapi turbulensi ekonomi global, dari yang tadinya booming harga komoditas tiba-tiba turun. Pada saat yang sama, ekonomi global melambat.

Dampaknya ke domestik langsung terasa di sektor perbankan. Pada saat booming harga komoditas, loan to depocit ratio (LDR) sayangnya sudah menembus 90 persen, akibat jor-joran mengucurkan kredit.

Sialnya, pada waktu ekonomi global mengalami perlambatan, ruang ekspansi penyaluran kredit sudah amat terbatas. Di sisi lain, pemerintah Jokowi-JK ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur.

"Siapapun yang jadi Presiden, akan kesulitan memulainya," kata Tito. Tito meminjam istilah Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, dua tahun pertama pemerintahan adalah masa konsolidasi.

Dan menurut Tito, di tahun ketiga ini, konsolidasi yang dilakukan pemerintah sudah mulai kelihatan hasilnya, seiring dengan membaiknya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 sempat drop di bawah lima persen pun sudah mulai naik.

Mengenai pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga memperkenalkan skema baru yang tidak harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Pembiayaan Investasi Non-Anggaran pemerintah (PINA).

"Makanya Pak Bambang (Kepala Bappenas) bilang 'Eh, lu swasta ambil ini proyek'. Sudah ada hasil dari konsolidasi, jelas arahnya," ucap Tito.

Sebelumnya, Faisal menilai perekonomian Indonesia dijalankan secara ugal-ugalan oleh pemerintah. Ada dua hal yang dijadikan landasan argumen itu.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.