Reforma Agraria Tak Libatkan Rakyat, Siap-Siap "Makan Angin"

Kompas.com - 16/03/2017, 21:42 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang menggodok kebijakan anyar yakni melaksanakan reforma agraria. Kebijakan itu akan ditandai dengan pembagian 9 juta hektar lahan kepada para petani.

Meski terlihat populis, kebijakan tersebut bisa hanya makan angin alias tak bermanfaat apa-apa bila pemerintah mengabaikan satu hal yakni keterlibatan rakyat.

"Kalau pemerintah jalan sendiri, hampir semua praktik reforma agraria itu akan gagal," ujar Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Pelibatan rakyat sebelum reforma agraria akan memudahkan pemerintah mendapatkan data-data empiris langsung dari lapangan. Hal ini dinilai penting lantaran kebijakan tersebut membutuhkan data yang akurat.

Tanpa data akurat, pemerintah akan gagal mencapai lokasi-lokasi yang tepat, gagal menetapkan siapa penerima manfaatnya, dan gagal mencapai manfaat dari kelanjutan kebijakan reforma agraria.

Jangan sampai pemerintah menyediakan lahan untuk reforma agraria di daerah A, namun para petani yang membutuhkan tanah justru berada di daerah B. Gelagat ini menurut Iwan sudah mulai terlihat dari rencana reforma agraria yang direncanakan pemerintah.

Dari data KPA, petani yang tidak punya tanah atau petani gurem banyak berada di Lampung, Jawa, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Namun pemerintah menyediakan lahan terbesar untuk reforma agraria justru berada di Kalimantan Tengah dan Riau.

"Kalau (pemerintah) bilang lokasinya di sini, lalu baru cari orangnya ya ujung-ujungnya transmigrasi lagi. Akan banyak masalah itu," kata Iwan.

"Sangat mahal memindahkan penduduk kecuali yang mau ditransmigrasikan," sambung ia.

Pemerintah memiliki target pelepasan lahan bisa mencapai 1,53 juta hektar pada 2017 ini. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah dan mencapai 4,4 juta hektar lahan pada 2019 mendatang, dan bisa mencapai 9 juta hektar pada tahun-tahun selanjutnya.

Sekadar informasi, objek tanah yang akan diredistribusi seluas 9 juta hektar atau dikenal tanah reforma agraria (TORA) ditargetkan berasal dari dalam kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Sementara sisanya berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis atau tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar dan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.