Pengamat: Data Pertanian Berantakan, Harga Pangan Tak Terkendali

Kompas.com - 17/03/2017, 20:46 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan data pertanian yang tidak akurat kini tengah menjadi sorotan. Sebab, data pertanian menentukan arah dan kebijakan pembangunan pertanian ke depan dan berimbas pada tidak terkendalinya harga komoditas pertanian.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo kepada lembaga dan kementerian sudah tegas agar sentralisasi pengelolaan data terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk data pertanian, saat ini BPS masih bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menghitung produktivitas dan luas area pertanian.

"Untuk data pertanian, BPS ini kerja sama dengan Kementan. Jadi, BPS itu menghitung produktivitas, dan Kementan menyediakan data luas area. Jadi, kita sebenarnya juga kurang tahu berapa data riilnya," ujar Faisal dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian di Kantor Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Menurut Faisal, tidak tersedianya data yang akurat menyebabkan harga pangan tak terkendali dan menyebabkan disparitas yang tinggi antar wilayah. Salah satu dampaknya adalah selundupan produk pertanian ilegal ke daerah-daerah yang tinggi harganya seperti Jakarta.

"Faktanya, setiap hari kita disajikan berita penyelundupan beras, gula, daging. Tidak mungkin, daging celeng bisa masuk ke Jakarta, kalau harga daging rendah," jelasnya.

Menurutnya, saat ini data yang paling tepat adalah harga. Karena dengan harga berbagai persoalan bisa terlihat seperti hukum ekonomi kebutuhan dan pasokan.

"Saat ini data yang paling bisa dipercaya adalah harga. Karena, semua bisa punya akses dan bisa merasakannya. Harga adalah interaksi antara supply dan demand, yang mencerminkan sehat-tidaknya kedua aspek tersebut. Karena, harga tidak bisa bohong," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Holding ID Survey Diharapkan Jadi 'Top 5 Leader' di Asia Pasifik

Holding ID Survey Diharapkan Jadi "Top 5 Leader" di Asia Pasifik

Rilis
Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Harga BBM Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Whats New
Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.