Paket Kebijakan Ekonomi ke-15, Perusahaan Logistik Dapat Jatah "Kue"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menggodok paket kebijakan ekonomi jilid ke-15. Meski begitu, pemerintah sudah menyampaikan paket kebijakan baru itu terkait dengan ke sektor logistik.

Salah satu poinnya, pemeritah akan memberikan peluang pasar yang lebih besar kepada perusahaan logistik nasional. Tujuannya agar sektor logistik nasional tidak lagi dikuasai oleh perusahaan asing.

"Kami fokus bagaimana meningkatkan dominasi perumusan logistik nasional," ujar Deputi Menko Darmin Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Eddy Putra Irawadi di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Selama ini, perusahaan asing masih memiliki peran dominannya dalam sektor logistik nasional. Bahkan, barang impor atau ekspor pemerintah diangkut oleh kapal-kapal perusahaan logistik asing.

Dalam hal distribusi perdagangan dan asuransi logistik misalnya, 57 persennya dikuasai asing. Hal itu belum termasuk dengan perawatan kapal-kapal nasional yang banyak dilakukan di galangan-galangan kapal di luar negeri.

Belum meratanya perkembangan industri galangan kapal di Indonesia menjadi alasan banyaknya perusahaan logistik nasional yang mengurus perawatan kapalnya di luar negeri.

Nantinya pemerintah akan mempersilakan perusahaan logistik nasional masuk menjadi mitra untuk membawa barang komoditas ekspor dan impor pemerintah.

Pemerintah meyakini perusahaan logistik nasional memiliki kemampuan untuk menjadi distributor ekspor dan impor.

Selain membagikan "kue" bisnis ke pelaku usaha nasional, paket kebijakan ekonomi ke-15 juga akan berisi pengembangan Indonesia National Single Window (INSW).