Kompas.com - 23/03/2017, 06:00 WIB
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima berkas pandangan fraksi - fraksi atas penjelasan pemerintah  terkait RUU tentang Perkoperasian,yang diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya,usai rapat kerja terkait RUU Perkoperasian di Jakarta, Rabu (22/03/2017). KOMPAS.com/PRAMDIA ARHANDO JULIANTOMenteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima berkas pandangan fraksi - fraksi atas penjelasan pemerintah terkait RUU tentang Perkoperasian,yang diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya,usai rapat kerja terkait RUU Perkoperasian di Jakarta, Rabu (22/03/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, pihaknya yakin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perkoperasian tepat waktu. Hal itu diutarakan Menkop saat melakukan rapat kerja dengan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Rabu (22/3/2017).

"Kami yakin RUU Perkoperasian ini akan dapat diselesaikan tepat waktu," kata Puspayoga.

Menurut Menkop, dengan adanya payung hukum yang baru terhadap koperasi, pihaknya optimistis undang-undang tersebut akan mewujudkan empat poin utama pengembangan koperasi.

"Pertama, peningkatan daya saing koperasi agar lebih sehat, kuat dan mandiri dan tangguh dalam memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat," paparnya.

Kedua, koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang secara efektif menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit kesenjangan distribusi pendapatan dan kepemilikan kekayaan pada berbagai kelompok sosial masyarakat Indonesia dengan tetap memegang teguh prinsip dan jati diri koperasi.

Ketiga, mewujudkan pengelola koperasi yang lebih jujur, terbuka, mandiri dan bertanggungjawab dalam mewujudkan peningkatan nproduktivitas, kontribusi koperasi dalam pembangunan ekonomi bangsa dan peningkatan efisiensi alokasi sumber daya masyarakat.

Keempat, mewujudkan peningkatan kepatuhan implementasi regulasi perkoperasian khususnya dalam aspek pengelolaan, pengembangan anggota dan promosi ekonomi anggota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selanjutnya, mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anggota koperasi yang pada akhirnya lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat pada koperasi dan citra koperasi yang positif," jelas Menkop.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya mengatakan RUU Perkoperasian merupakan kebutuhan mendesak untuk segera dibahas.

Hal itu mengingat UU yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 sifatnya hanya mengisi kekosongan hukum setelah UU 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sementara koperasi saat ini membutuhkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan terkini," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.