Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji Moratorium Koperasi Simpan Pinjam untuk Tekan Investasi Bodong

Kompas.com - 24/03/2017, 06:06 WIB
Bambang P. Jatmiko

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi mengkaji moratorium pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Salah satu alasannya, KSP sering menjadi praktik investasi bodong. Banyak kasus yang mengatasnamakan koperasi berusaha untuk menarik dana masyarakat, yang akhirnya berujung pada penggelapan dana.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan banyaknya kasus bisnis keuangan ilegal itu menjadi pertimbangan untuk melakukan moratorium KSP.

"Namun setelah mendengarkan paparan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pelaku dari praktik bisnis keuangan ilegal itu dilakukan oleh oknum dan bukan oleh koperasinya. Sehingga kami masih melakukan kajian mendalam mengenai langkah moratorium pendirian KSP ini," ujar Agus dalam penutupan Rakornas Perkoperasian, Kamis (23/3/2017) malam.

Menurut Agus, hal lain yang juga tengah dijajaki adalah persyaratan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini lantaran para pengurus tersebut yang menjadi pengelola dana masyarakat.

Berbagai rencana tersebut saat ini siap dibahas Kementerian Koperasi dan UKM dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan koperasi Indonesia (Dekopin).

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah total koperasi di Indonesia mencapai 152.000, dan dari jumlah itu 76 persen di antaranya adalah KSP.

Keberadaan KSP masih sangat dibutuhkan masyarakat guna memperoleh pendanaan, di luar institusi keuangan komersial. Namun, jumlah yang terlalu besar membuat peran KSP dinilai kurang signifikan.

Berkualitas

Rencana moratorium KSP merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rakor Bidang Perkoperasian dan UMKM yang digelar di Bali.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah upaya untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menuturkan ke depan pihaknya menginginkan agar koperasi di Indonesia lebih menekankan kualitas ketimbang kuantitas.

"Lebih baik jumlah koperasinya sedikit dengan anggota yang banyak ketimbang jumlahnya banyak tapi anggotanya sedikit," ujar Puspayoga.

Sejauh ini, sumbangan koperasi terhadap PDB Indonesia mengalami kenaikan, yakni menjadi 4,41 persen di akhir 2016 jika dibandingkan lima tahun lalu yang masih di kisaran 1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com