Pemerintah Kaji Moratorium Koperasi Simpan Pinjam untuk Tekan Investasi Bodong

DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi mengkaji moratorium pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Salah satu alasannya, KSP sering menjadi praktik investasi bodong. Banyak kasus yang mengatasnamakan koperasi berusaha untuk menarik dana masyarakat, yang akhirnya berujung pada penggelapan dana.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan banyaknya kasus bisnis keuangan ilegal itu menjadi pertimbangan untuk melakukan moratorium KSP.

"Namun setelah mendengarkan paparan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pelaku dari praktik bisnis keuangan ilegal itu dilakukan oleh oknum dan bukan oleh koperasinya. Sehingga kami masih melakukan kajian mendalam mengenai langkah moratorium pendirian KSP ini," ujar Agus dalam penutupan Rakornas Perkoperasian, Kamis (23/3/2017) malam.

Menurut Agus, hal lain yang juga tengah dijajaki adalah persyaratan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini lantaran para pengurus tersebut yang menjadi pengelola dana masyarakat.

Berbagai rencana tersebut saat ini siap dibahas Kementerian Koperasi dan UKM dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan koperasi Indonesia (Dekopin).

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah total koperasi di Indonesia mencapai 152.000, dan dari jumlah itu 76 persen di antaranya adalah KSP.

Keberadaan KSP masih sangat dibutuhkan masyarakat guna memperoleh pendanaan, di luar institusi keuangan komersial. Namun, jumlah yang terlalu besar membuat peran KSP dinilai kurang signifikan.

Berkualitas

Rencana moratorium KSP merupakan salah satu hasil pembahasan dalam Rakor Bidang Perkoperasian dan UMKM yang digelar di Bali.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah upaya untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menuturkan ke depan pihaknya menginginkan agar koperasi di Indonesia lebih menekankan kualitas ketimbang kuantitas.

"Lebih baik jumlah koperasinya sedikit dengan anggota yang banyak ketimbang jumlahnya banyak tapi anggotanya sedikit," ujar Puspayoga.

Sejauh ini, sumbangan koperasi terhadap PDB Indonesia mengalami kenaikan, yakni menjadi 4,41 persen di akhir 2016 jika dibandingkan lima tahun lalu yang masih di kisaran 1 persen.