Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disambangi S&P, Pemerintah Jelaskan Utang Rp 3.549 Triliun

Kompas.com - 24/03/2017, 19:26 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan lembaga pemeringkat internasional Standart and Poor (S&P) menyambangi Kantor Kementerian Keuangan Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (24/3/2017).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, pertemuan itu membahas sejumlah perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk merangkaknya utang pemerintah.

"Ya kami jelaskan, kami mengelola utang dengan bijaksana dan rasio terhadap GDP (Gross Domestic Product) kita 28 persen," ujarnya usai pertemuan dengan S&P.

Menurutnya, kondisi rasio utang Indonesia terhadap GDP jauh lebih baik dibandingkan negara lain yang sudah mendapatkan rangking invesment grade dari S&P.

Seperti diketahui, kedatangan perwakilan S&P dalam rangka memulai review rating terhadap surat utang pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah mencapai Rp 3.549 triliun. Adapun nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP mencapai Rp 12.406,8 triliun pada 2016. Artinya, rasio utang pemerintah mencapai 28,6 persen dari GDP.

Rasio utang Indonesia lebih rendah dibandingkan negara maju misalnya AS yang sebesar 108 persen, Jepang 250 persen, dan Jerman 70 persen. Begitu pun dengan sejumlah negara tetangga. Rasio utang Filipina dan Australia masing-masing sebesar 36 persen, Malaysia 56 persen, dan Thailand sebesar 44 persen.

"Itu (rasio utang) kalau dibandingkan dengan negara lain yang juga investment grade kita jauh lebih baik," kata Suahasil.

Saat ini, hanya tinggal S&P yang belum mereview rating surat utang pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Fitch Ratings telah meningkatkan Outlook Credit Rating Indonesia pada Long Term Foreign dan Local Currency Issuer Default Rating menjadi positif, dan mengafirmasi rating Indonesia pada BBB- (Investment Grade) pada 21 Desember 2016 lalu.

Menyusul setelah itu lembaga pemeringkat internasional lainnya yakni Moody's Investors Service juga menaikkan outlook surat utang pemerintah Indonesia menjadi positif pada 8 Februari 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Siap-siap, Antam Bakal Tebar Dividen 100 Persen dari Laba Bersih 2023

Whats New
Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Berkomitmen Sediakan Layanan Digital One-Stop Solution, Indonet Resmikan EDGE2

Whats New
Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Libur Panjang, KCIC Siapkan 28.000 Tempat Duduk Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Emiten Penyedia Infrastuktur Digital EDGE Raup Laba Bersih Rp 253,6 Miliar pada 2023

Whats New
InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

InJourney: Bergabungnya Garuda Indonesia Bakal Ciptakan Ekosistem Terintegrasi

Whats New
KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

KAI Bakal Terima 1 Rangkaian Kereta LRT Jabodebek yang Diperbaiki INKA

Whats New
BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

BTN Relokasi Kantor Cabang di Cirebon, Bidik Potensi Industri Properti

Whats New
Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak 'Tenant' Donasi ke Panti Asuhan

Pengelola Gedung Perkantoran Wisma 46 Ajak "Tenant" Donasi ke Panti Asuhan

Whats New
Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Shell Dikabarkan Bakal Lepas Bisnis SPBU di Malaysia ke Saudi Aramco

Whats New
Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Utang Rafaksi Tak Kunjung Dibayar, Pengusaha Ritel Minta Kepastian

Whats New
BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

BEI Enggan Buru-buru Suspensi Saham BATA, Ini Sebabnya

Whats New
PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Work Smart
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang

Whats New
Cadangan Devisa RI  Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Cadangan Devisa RI Turun Jadi 136,2 Miliar Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com