"Money Changer" Harus Ajukan Izin ke BI Sebelum 7 April 2017

Kompas.com - 29/03/2017, 20:05 WIB
|
EditorM Fajar Marta

SEMARANG, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memperingatkan bahwa tanggal 7 April 2017 adalah batas akhir operasi bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB) yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin ke BI.

Ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

"Apabila masih terdapat Kupva BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, BI akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha," ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengaturan Sistem Pembayaran BI Eny V Panggabean pada acara Media Briefing Penertiban Kegiatan Penukaran Valuta Asing Tidak Berizin di Polda Jawa Tengah, Rabu (29/3/2017).

BI juga terus mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya dalam operasi penertiban. Ini dilakukan jika ada indikasi pelanggaran seperti kejahatan pencucian uang, pendanaan narkoba dan terorisme.

Eny menyatakan, Kupva BB atau money changer, merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat. Kupva BB merupakan tempat alternatif selain Bank untuk menukarkan valuta asing.

"Peraturan perizinan bagi Kupva BB ditetapkan agar pengawasan oleh BI dapat dilakukan secara lebih efektif, untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien," tutur Eny.

Sejak terbitnya PBI mengenai Kupva BB, imbuh Eny, BI telah melakukan berbagai sosialisasi serta memberi imbauan kepada pelaku usaha untuk mengajukan izin. BI juga memerintahkan kepada penyelenggara Kupva BB yang telah berizin untuk menghentikan kerja sama dan transaksi dengan pelaku yang tidak berizin dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan dimaksud.

Pada akhir Maret 2017, sebanyak 44 Kupva BB tidak berizin telah mengajukan izin ke BI. Bank sentral, kepolisian, BNN, KPK, dan PPATK telah sepakat untuk melakukan tukar menukar informasi dalam rangka mencegah kejahatan extraordinary crime yang dilakukan melalui Kupva berizin maupun tidak berizin.

Untuk mendukung terciptanya kegiatan penukaran uang asing yang sehat dan tertib, BI mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan Kupva yang telah memperoleh izin BI, yang dapat dilihat dari logo Kupva BB, sertifikat dari BI, serta papan nama yang disertai nomor izin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lelang Sukuk Negara, Pemerintah Kantongi Rp 755 Miliar

Lelang Sukuk Negara, Pemerintah Kantongi Rp 755 Miliar

Whats New
Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja di Taulany TV, Perusahaan Milik Andre Taulany, Simak Posisi yang Dicari

Whats New
Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Hasil Prafinalisasi Pendataan Tenaga non-ASN 2022 Diumumkan, Ini Link dan Tahapannya

Whats New
Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Skema KPBU Proyek IKN Tarik Minat Investor Asing

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 46 Resmi Dibuka, Klik www.prakerja.go.id

Whats New
Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pengemudi inDriver Difasilitasi Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

11 Indeks Sektoral Kompak Menguat, IHSG Parkir di Zona Hijau

Whats New
OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

OJK: Jumlah Investor Pasar Modal Capai 9,76 Juta pada September 2022

Whats New
Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Jokowi Dorong Perusahaan Besar Lakukan Bina Lingkungan dan Dampingi UMKM

Rilis
Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Mereka yang Bangkit Melalui PaDi UMKM di Tengah Sulitnya Perekonomian

Whats New
Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Dirut Pupuk Kaltim Beberkan 3 Kunci Kesuksesan Penerapan ESG dalam Operasional Bisnis

Whats New
Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Astra Bakal Bagikan Dividen Sebesar Rp 3,56 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Batas dan Pembayaran PDAM Setiap Tanggal Berapa?

Spend Smart
Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Ditjen Pajak Kaji Rencana Penunjukan Tokopedia dkk Jadi Pemungut Pajak

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Nilai Tukar Rupiah Kembali Perkasa Terhadap Dollar AS, Ini Penyebabnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.