Ada OTT KPK di PT PAL dan Kepastian Tarif Taksi "Online", Simak Berita Kemarin

Kompas.com - 31/03/2017, 07:15 WIB

Aprillia Ika

Penulis

Lihat Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Djuniardi di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. Banyaknya warga yang antre sejak pagi karena hari ini merupakan hari terakhir periode I program tax amnesty.

Penandatanganan kerja sama Bank at Work ID Card E-Money PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, saat konferensi pers di Gedung Karya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat, Selasa (14/3/17).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan pejabat BUMN yang bergerak di bidang industri galangan kapal yakni PT PAL Indonesia menjadi perhatian pembaca Kompas.com pada Kamis (30/3/2017) kemarin.

Berita mengenai kepastian tarif taksi online dibanding taksi konvensional juga menjadi perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com. Penentuan tarif batas atas dan batas bawah taksi online tentunya akan berdampak pada konsumen transportasi online secara keseluruhan.

Berikut lima berita yang tayang pada Kamis kemarin di kanal ekonomi Kompas.com yang layak Anda simak:

1. NPWP, SIM, E-KTP Satu Kartu

KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Djuniardi di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Rencana Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk merilis prototipe kartu pintar Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP Smart Card pada akhir pekan ini masih mendapatkan atensi pembaca kanal ekonomi Kompas.com.

(Baca: NPWP, SIM dan E-KTP dalam Satu Kartu Diluncurkan Akhir Pekan Ini)

Ditjen Pajak memastikan setiap orang hanya bisa mendapatkan satu NPWP Smart Card tersebut. Konsep awal kartu tersebut sama dengan e-KTP yakni kartu single identitas. Hanya saja Ditjen Pajak masih menunggu intansi mana saja yang akan bergabung untuk menyelaraskan data di dalam satu kartu yakni Kartin1.

(Baca: Akan Ada NPWP, SIM, dan E-KTP dalam Satu Kartu, Ini Tanggapan BI)

2. Jumlah Pelaporan Harta Tax Amnesty Jelang Tutup

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. Banyaknya warga yang antre sejak pagi karena hari ini merupakan hari terakhir periode I program tax amnesty.

Setelah lama berada dikisaran Rp 4.600 triliun, pelaporan harta melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty menembus Rp 4.700 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kamis (30/3/2017) pukul 19.00 WIB, atau sehari jelang penutupan program tax amnesty, angka pelaporan harta mencapai Rp 4.734 triliun.

(Baca: Jelang Tutup, Pelaporan Harta "Tax Amnesty" Capai Rp 4.734 Triliun)

3. Agresivitas Kimia Farma di Arab Saudi

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Penandatanganan kerja sama Bank at Work ID Card E-Money PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, di Jakarta, Kamis (30/3/2017).

PT Kimia Farma (Persero) Tbk tengah menyelesaikan proses negosiasi harga dan uji tuntas (due diligence) untuk mengakuisisi 30 apotek di Jeddah, Arab Saudi.

Jika akuisisi ini sukses, maka Arab Saudi akan menjadi negara luar pertama tempat bendera BUMN farmasi ini berkibar. Di negara Raja Salman tersebut, Kalbe Farma akan masuk sebagai investor strategis dengan porsi mayoritas di atas 50 persen.

Halaman Berikutnya