"Holding" BUMN Pertambangan Sudah Selesaikan Tahap Harmonisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN sektor pertambangan.

Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing.

Dengan demikian, pembentukan holding BUMN Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan holding BUMN Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN di 2015 hingga 2019.

"Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar. Holding BUMN Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut," kata Harry, di Jakarta, Senin (3/4/2017).

Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang akan dibentuk, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan.

"Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat anggaran kementerian. Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum "holding"-isasi PP No 72 Tahun 2016 Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN," terangnya.

Legalitas

Aloysius menambahkan, proses legalitas holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik," kata Aloysius.