Bangun Industri "Game" Lokal, Telkom Jajaki Kerja Sama dengan Silicon Valley

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tengah mempersiapkan platform untuk menjadikan game lokal sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

SVP Media & Digital Business Telkom Joddy Hernady mengatakan bahwa pasar industri game sebenarnya sangat besar. Tetapi di Indonesia saat ini sekitar 90 persennya dikuasai oleh pemain asing.

(Baca: Industri "Game" Tanah Air Masih Dikuasai Asing)

"Kami ingin pemain lokal ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri seperti harapan Presiden Joko Widodo yang ingin game sebagai salah satu industri kreatif menjadi pemain utama di tanah air,” ungkap Joddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2017).

Menurut dia, Telkom saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan salah satu pemain teknologi dari Silicon Valley (SV) untuk mengembangkan platform yang bisa lebih unggul ketimbang Google Play.

"Kami ingin platform ini menampung publisher, payment, dan lainnya, semua ekosistem games-lah. Saat ini lagi jajaki dulu kerja sama business to business dengan pemain dari itu untuk melihat peluang," lanjut dia.

Proses membangun platform ala Google Play ini akan dimulai pada tahun ini. Telkom mencari mitra publisher, developer, dan lainnya sebagai ekosistem. Sementara untuk payment, Telkom sudah memiliki UPoint.

Pasar Industri "Game" di Indonesia

Sebelumnya, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memprediksi pada 2014 pangsa pasar games di Indonesia mencapai 181 juta dollar AS dan pada tahun 2015 sebesar 321 juta dollar AS, serta 2016 di atas 600 juta dollar AS.

Tahun 2015, sudah ada 66 juta orang Indonesia yang mengenal dunia online. Dari jumlah itu 42,8 juta orang adalah gamer.

Angka-angka ini mengantar Indonesia ke peringkat 24 negara dengan pendapatan dari industri game terbanyak di dunia. 

Presiden Joko Widodo pun menyadari potensi industri game ini dan menjadi salah satu alasan dibentuknya Bekraf di Kabinet Kerja.

"Game adalah industri kreatif terbesar di negeri ini. Yang buat anak muda kita semua. Tetapi pemiliknya negara lain. Ini harus diambil alih," kata Presiden.