Kemenhub Limpahkan Sertifikasi Keamanan Kapal kepada PT BKI

Kompas.com - 05/04/2017, 19:37 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAs.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melimpahkan kewenangan pemeriksaan manajemen dan perangkat keamanan kapal atau statutoria kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Pelimpahan kewenangan tersebut tercantum dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh  Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono dengan Direktur Utama BKI, Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono menerangkan, dengan pelimpahan ini BKI dapat mengeluarkan sertifikasi statutoria kepada kapal-kapal Indonesia. Sertifikasi Statutoria sebagai tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

"Kerja sama ini cukup strategis bagi dunia pelayaran di Indonesia. Khususnya, dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan pelayaran nasional," ujar Tonny.

Adapun ruang lingkup dalam perjanjian ini antara lain, pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan persetujuan, survei, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia, pungutan tarif terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pelaksanaan kewenangan yang telah didelegasikan.

Tonny menuturkan, terdapat 14 jenis kapal yang nantinya disertifikasi oleh BKI. Penetapan 14 jenis kapal tersebut dilakukan oleh Ditjen Hubla atas permohonan dari BKI untuk kapal-kapal general cargo berkegiatan internasional dengan berat di atas 500 gross tonnage (GT).

Tonny pun menambahkan, pelimpahan kewenangan tersebut kepada BKI melalui beberapa tahapan. Salah satunya proses penilaian atau assesment BKI  oleh Tim Assesor dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Ditjen Perhubungan Laut.

Sementara itu, Direktur Utama BKI Rudiyanto mengatakan perseroan menyambut baik pelimpahan kewenangan ini. Pelimpahan kewenangan ini, kata dia, juga sebagai dukungan perseroan kepada pemerintah dalam menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan.

Menurut dia, tugas BKI dalam kegiatan statutoria antara lain, keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan pelaut, pelaksanakan audit sistem manajemen keselamatan maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan.

"BKI selalu mendukung pemerintah untuk selalu bersinergi memberikan kontribusi positif agar Nawacita Nasional serta Indonesia sebagai poros maritim dunia kian menguat dan terwujud melalui sinergi yang terjadi di berbagai bidang sektor kemaritiman, termasuk kepercayaan atas pemberian kewenangan statutoria ini," tandasnya.

Sekadar informasi, Statutoria merupakan kegiatan survey, audit, dan sertifikasi pada sistem manajemen keamanan kapal demi memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.