Ini Jumlah Harta Konglomerat yang Dilaporkan Melalui "Tax Amnesty"

Kompas.com - 06/04/2017, 07:41 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Amnesti Pajak atau Tax Amnesty telah membuat para konglomerat turun gunung. Bahkan, ada satu konglomerat memutuskan ikut tax amnesty dengan membayar uang tebusan Rp 1 triliun di detik-detik akhir program tersebut.

(Baca: Momen-momen Mengejutkan Selama Pelaksanaan "Tax Amnesty" )

Berdasarkan data Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar yang didapatkan Kompas.com, ada 2.168 surat pernyataan harta (SPH) yang disampikan oleh para konglomerat ke Kanwil Wajib Pajak Besar hingga 31 Maret 2017.

Lantas berapa total harta yang dilaporkan para konglomerat tersebut melalui program tax amnesty?

Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar Mekar Satria Utama menyampaikannya datanya.

"Total harta yang dilaporkan Rp 563,1 triliun," kata pria yang kerap dipanggil Toto itu, Rabu (5/4/2017).

Total harta yang dilaporkan para konglomerat itu terdiri dari harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 271,1 triliun, harta deklarasi luar negeri sebesar Rp 260,7 triliun.

Sementara itu, harta dari luar negeri yang dibawa pulang ke Indonesia (repatriasi) hanya sebesar Rp 31,2 triliun. Adapun jumlah uang tebusan yang dibayarkan Rp 17 triliun.

Namun terkait detail berapa angka besaran uang tebusan tertinggi dan terindah, Mekar tidak bisa menyampaikannya. Menurutnya, data itu berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Dibandingkan dengan data akhir pelaporan harta tax amnesty yang mencapai Rp 4.868 triliun, harta yang dilaporkan wajib besar hanya 11,6 persennya saja. Adapun jumlah uang tembusannya hanya 12,1 persen dari total Rp 114 triliun.

Meski begitu masih banyak wajib pajak besar tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Sehingga tidak terdaftar di Kanwil Wajib Pajak Besar yang berada di Jakarta.

Berdasarkan data Kanwil Wajib Pajak Besar, total wajib pajak besar orang pribadi dan badan di Indonesia sekitar 2.000 wajib pajak, dengan 1.200 diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi.

(Baca: Ini Daftar Konglomerat yang Buka-bukaan Ikut "Tax Amnesty"…)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

Whats New
Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Whats New
Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Pasar Masih Khawatir, Nilai Tukar Rupiah Kembali Ditutup Melemah

Whats New
Tips Branding Usaha Kecil

Tips Branding Usaha Kecil

Smartpreneur
Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Redam Inflasi, Kenaikkan Harga Pertalite Perlu Dihindari

Whats New
Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Poin-poin Nota Keuangan 2023, dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Lifting Migas

Whats New
Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi 'Booster'

Seluruh Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Ingatkan Percepatan Vaksinasi "Booster"

Whats New
Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Jokowi Targetkan Angka Kemiskinan Turun jadi 7,5 Persen di 2023

Whats New
Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Menaker Sebut Buruh yang Dirumahkan pada 2020-2021 Sudah Kembali Bekerja

Whats New
Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Strategi MenkopUKM, Modernisasi Koperasi Pangan hingga Gaet Generasi Muda

Whats New
Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Belanja Negara Tembus Rp 3.041 Triliun pada 2023, Berapa Anggaran yang Mengalir ke Daerah?

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 0,57 Persen, 3 Saham Ini Catatkan Penguatan Paling Tinggi

Whats New
Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Cara Cek Nomor, Pulsa, dan Masa Aktif Kartu Axis 2022

Spend Smart
BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko Perekonomian

Whats New
Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Andalkan APBN, Jokowi Patok Target Inflasi 2023 Jadi 3,3 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.