Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produk Sawit "Dijegal", Indonesia Ingin Berunding Sekuat Tenaga dengan Uni Eropa

Kompas.com - 11/04/2017, 15:54 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan akan berupaya sekuat tenaga meyakinkan Uni Eropa bahwa produk sawit tidak seperti tudingan Parlemen Uni Eropa.

Seperti diketahui, Parlemen Uni Eropa menuding perkebunan kelapa sawit menciptakan deforestasi, eksploitasi pekerja anak, hingga pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Akibat tudingan itu, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. 

"Kami belum mau mencari-cari jalan tengah. Kami berunding saja sepenuh tenaga," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menurut dia, Indonesia dan sejumlah negara produsen minyak sawit lainnya sudah sepakat untuk membuat tim dan melakukan joint mission ke Uni Eropa dalam waktu dekat.

(Baca: CPO Diserang Uni Eropa, Negara Produsen Sawit Bentuk "Joint Mission")

"Kami tidak setuju dan menolak tindakan diskriminasi seperti ini dan kami tentu akan tanya dasar ilmiahnya apa," kata Darmin.

Pemerintah mengatakan, langkah yang akan dilakukan bertujuan agar minyak sawit Indonesia tidak terkena dampak negatif dari resolusi sawit. Misalnya terjadi penurunan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Kepentingan Bisnis

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai tudingan yang disampikan Parlemen Uni Eropa kepada produk sawit tidak memiliki dasar. Bahkan cenderung ada kepentingan bisnis. Misalnya alasan deforestasi atau penghilangan hutan.

Menurut Mendag, minyak nabati yang dikembangkan di Eropa juga sama hasil dari penghilangan hutan.

Alasan selanjutnya yang dipertanyakan yakni alasan kemanusiaan atau pelanggaran HAM. Mendag heran dengan alasan tersebut sebab Indonesia sudah memiliki standar pengelolaan perkebunan sawit.

(Baca: Uni Eropa Hambat Sawit Indonesia, Pemerintah Kirim Surat Keberatan )

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Whats New
Belum Kantongi Izin, KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Belum Kantongi Izin, KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepulauan Riau

Whats New
Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Jokowi Panggil Kepala Bapanas ke Istana, Bahas Apa?

Whats New
Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Tuduhan Hindenburg Research Ini Bikin Duit Ratusan Triliun Gautam Adani Menguap

Whats New
Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Perlindungan Data Pribadi Perlu Diperkuat

Rilis
Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Beli Solar Tanpa QR Code MyPertamina Dibatasi Hanya 20 Liter Per Hari

Whats New
Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Periset BRIN: Memilih Kalteng untuk Food Estate adalah Pilihan Tepat

Rilis
Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Abon, Bawang Goreng, hingga Rendang, Jadi Produk yang Paling Cocok Diekspor

Smartpreneur
OJK Berencana Terbitkan Mini 'Omnibus Law' untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

OJK Berencana Terbitkan Mini "Omnibus Law" untuk Gabungkan Aturan Turunan UU PPSK

Whats New
Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, BPS Sebut Pendapatan Masyarakat Membaik

Whats New
Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN 'Pede' Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Meski Resesi Global, Kepala Otorita IKN "Pede" Ada Konglomerat Cari Tempat Parkir Uangnya

Whats New
Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Soal IPO Pertamina Hulu Energi, OJK: Ada Sedikit Penundaan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+