Menhub Akui Banyak Penolakan Wacana "Ganjil-Genap" Saat Mudik Lebaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sebenarnya usulan aturan penggunaan kendaraan bermotor berpelat nomor ganjil atau genap pada saat lebaran berasal dari masyarakat sendiri.

Kementerian Perhubungan sebagai regulator, kata dia, tentu saja mendengarkan masukan dari masyarakat, dan kemudian melakukan kajian sebelum mengambil keputusan.

"Tetapi jujur, yang enggak setuju juga banyak. Yang usulkan ada. Yang setuju juga banyak. Jadi, kami timbang-timbang mana yang terbaik kami akan lakukan untuk masyarakat," kata Menhub Budi Karya ditemui usai peresmian jalan tol akses Tanjung Priok, Sabtu (15/4/2017).

Menurut perkiraannya, apabila wacana ini diterima dan bisa dijalankan, maka jumlah kendaraan bermotor khususnya roda empat saat mudik lebaran bisa berkurang 30 persen. Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan kajian dalam dua-tiga pekan ke depan.

Menhub Budi Karya yakin dalam waktu yang relatif mepet dengan Lebaran itu, mereka dapat menyelesaikan kajian dan mengambil keputusan.

"Cukup (waktunya). Nanti netizen kami tanyain kan. Kami (lakukan) jajak pendapat," ucap Menhub Budi Karya.

Namun kemarin di sela-sela kunjungannya ke Stasiun Pasar Senen, Menhub Budi Karya juga menyadari kemungkinan wacana ini tidak efektif karena sosialisasi mepet.

"Susahnya kalau sosialisanya tidak maksimal. Tiba-tiba mereka (petugas) menemukan pelanggaran. Dia (pemudik) tidak boleh jalan, bagaimana rasanya?" kata Menhub Budi Karya, Jumat (14/4/2017).

Maka dari itu ia pun akan menyegerakan wacana ini dieksekusi. "Jadi, kami lagi diskusikan ini," pungkas Budi.

(Baca: Ini Untung Rugi Penerapan "Pelat Ganjil-Genap" Saat Mudik Lebaran)