Sejak 2010 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Masih Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 provinsi di Indonesia sepanjang 2016, pada Senin (17/4/2017) di kantor BPS di Jakarta.

Berdasarkan data BPS, sejak 2010 hingga 2016, masih terdapat satu provinsi yang menyandang status indeks pembangunan manusia rendah yaitu provinsi Papua.

IPM untuk Papua sebesar 58,05 poin. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta akan terpaut jauh sebab Jakarta yang juga ibu kota negara ini memiliki IPm sebesar 79,60 poin.

"Sepanjang 2016, pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi cukup bervariasi. Disparitas IPM antar-provinsi masih tinggi sekali, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia," tutur Suharyanto, Kepala BPS.

Selanjutnya, dari data BPS juga diketahui bahwa sepanjang 2016 terjadi peningkatan IPM di sejumlah provinsi. Jumlah provinsi yang berstatus IPM "sedang" berkurang dari 25 provinsi pada 2015 menjadi 21 provinsi di 2016.

Empat provinsi berubah status menjadi IPM "tinggi" yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Suharyanto menambahkan, dengan demikian hingga saat ini terdapat 12 provinsi dengan status IPM tinggi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara.

Selebihnya, sebanyak 21 provinsi termasuk IPM "sedang" dan satu provinsi memiliki IPM "rendah" yaitu Papua.

(Baca: Kisah Ketimpangan dan Diskriminasi di Surga Kecil Tanah Papua)

Sekadar informasi, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.