Per Maret 2017, Defisit APBN 2017 Capai Rp 104,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi defisit anggaran hingga 31 Maret 2017 tercatat mencapai Rp 104,9 triliun atau setara 0,77 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit anggaran kuartal pertama tahun lalu yakni sebesar Rp 143,4 triliun atau 1,13 persen PDB.

"Secara total defisit anggaran 104,9 triliun atau 0,77 persen dari PDB, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp143,4 triliun atau 1,13 persen dari PDB," ungkap Sri Mulyani, dalam konfrensi pers, di Kantor BPPK, Kementerian Keuangan, Jakarta Senin (17/4/2017).

Menkeu menambahakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen dari target APBN 2017, dan lebih tinggi dari realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp 247,5 triliun.

"Periode 31 Maret 2017 pendapatan mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen (dari target). Tahun lalu di periode yang sama Rp 247,5 triliun di mana tahun ini lebih tinggi," kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan, pendapatan pada tahun ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 237,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp 57,4 triliun.

"Penerimaan perpajakan ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 204,5 triliun atau 13,3 persen dari target. PNBP juga lebih tinggi dari tahun lalu Rp 42,9 triliun," katanya.

Selain itu, dari sisi belanja negara hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 400 triliun atau 19,2 persen dari total alokasi belanja dalam APBN 2017 dan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 390,9 triliun.

"Belanja negara sampai 31 Maret Rp 400 triliun atau 19,2 persen. Lebih tinggi dari tahun lalu Rp 390,9 triliun," ujar Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan, untuk belanja pemerintah kementerian dan lembaga hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 92,4 triliun atau 12,1 persen dan mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 82,7 triliun. 

Sementara untuk belanja non kementerian lembaga pada periode yang sama mencapai Rp 112 triliun atau mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 110 triliun.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 195,2 triliun atau 25,5 persen. "Transfer ke daerah Rp 195,2 triliun atau 25,5 persen, hampir mirip tahun lalu," tuturnya.

Dengan capaian tersebut, Menkeu menegaskan, pemerintah akan terus menjaga momentum membaiknya penerimaan perpajakan untuk mengejar target APBN hingga akhir tahun.

"Kuartal I satu ini ada pengaruh amnesti pajak, saya minta Ditjen Pajak untuk fokus bagaimana menggunakan hasil dari program tersebut dan menggunakan data-data untuk penerimaan pajak secara berkelanjutan sesudah amnesti pajak," pungkas Menkeu.