Banyak Perusahan yang "Bandel" soal Jaminan Pensiun Karyawan

Kompas.com - 20/04/2017, 14:23 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengonfirmasi kabar adanya perusahaan yang belum menjalankan seluruh ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Sepanjang 2017 ini, tim pengawas Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan sudah memeriksa 71 perusahaan sepanjang 2017. Hasilnya sebagian besar perusahaan itu belum menjalankan ketentuan jaminan pensiun.

"Sebagian sudah berkomitmen untuk memenuhi ketentuan jaminan pensiun," ujar Kepala Biro Humas Kemenaker Sahat Sinurat, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Ia menuturkan, ketentuan program Jaminan Pensiun adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dijalankan perusahaan. Namun tidak semua perusahaan menjalankan ketentuan itu.

Perusahaan-perusahaan itu tidak hanya perusahaan swasta. BUMN pun masih ada yang belum memenuhi semua ketentuan program Jaminan Pensiun.

Kemenaker tutur ia, sudah melayangkan surat teguran. Perusahaan-perusahaan itu tutur Sahat sudah berkomitmen untuk segara memenuhi semua ketentuan program Jaminan Pensiun.

Bila perusahaan tetep bandel, Kemenaker akan membuat rekomendasi agar perusahaan tidak mendapatkan pelayanan tertentu tertentu (TMP2T). Misalnya perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, hingga izin perusahaan penyedia jasa pekerja.

Sementara itu, untuk program BPJS Ketenagakerjaan lainnya Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, perusahaan relatif sudah menjalankannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uang Tidak Kembali, Investor Berencana Gugat TaniFund

Uang Tidak Kembali, Investor Berencana Gugat TaniFund

Whats New
Ada Ancaman Resesi, Bos Mattel Optimistis Industri Mainan Tahan Banting

Ada Ancaman Resesi, Bos Mattel Optimistis Industri Mainan Tahan Banting

Whats New
Mendag Zulhas: Kedelai Impor Akan Tiba Akhir Desember

Mendag Zulhas: Kedelai Impor Akan Tiba Akhir Desember

Whats New
Ancaman Melemahnya Independensi Bank Indonesia dalam RUU P2SK

Ancaman Melemahnya Independensi Bank Indonesia dalam RUU P2SK

Whats New
Pelemahan Terpangkas, IHSG Ditutup di Level 6.804,23

Pelemahan Terpangkas, IHSG Ditutup di Level 6.804,23

Whats New
Penjelasan GOTO soal Anjloknya Harga Saham

Penjelasan GOTO soal Anjloknya Harga Saham

Whats New
Ada Proyek IKN, Perusahaan Ini Tambah Portofolio Bisnis Hotel di Balikpapan

Ada Proyek IKN, Perusahaan Ini Tambah Portofolio Bisnis Hotel di Balikpapan

Rilis
Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Ada Potensi Resesi, Skema Pembiayaan Kreatif Proyek IKN Nusantara Terus Digenjot

Whats New
Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Awas Penipuan! Jangan Asal Install Aplikasi BCA

Spend Smart
Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Bos Mattel Sebut Produk Mainan Barbie dan Hotwheels 70 Persen Gunakan Bahan Baku Lokal

Whats New
Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Whats New
Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Perajin Tahu dan Tempe Harus Jadi Anggota Koperasi agar Dapat Subsidi Kedelai

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Whats New
Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Whats New
Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Perusahaan Produksi Mainan Mattel Ekspansi Pabrik, Serap 1.000 Pekerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.