DP Rumah Nol Rupiah yang Bikin Kita Pengin Pindah KTP Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com – Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang panas dan tegang mendadak menjadi lucu di media sosial dua hari terakhir setelah hasil hitung cepat berbagai lembaga survei mengunggulkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan – Sandiaga S Uno atas petahana Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat.

Baik massa pendukung maupun yang tak mendukung kompak  bersama-sama menagih janji Anies-Sandi, paling utamanya yakni janji program warga DKI punya rumah dengan uang muka atau down payment (DP) rumah nol rupiah, DP rumah nol persen, apapun lah namanya.

Di beranda media sosial saya, mungkin juga di beranda pembaca, banyak sekali berseliweran unggahan bernada, “Pindah KTP Jakarta ah..”

Tentu saja ini hanyalah salah satu lelucon. Karena tak bisa dimungkiri kebutuhan akan papan memang krusial. Namun saat ini harga rumah sedemikian tinggi, sehingga kebutuhan akan rumah menjadi susah untuk didapatkan.

Sebagai ilustrasinya bagaimana susahnya mendapatkan rumah di Jakarta, mungkin pembaca pernah membaca mengenai Sulitnya Generasi Milenial Punya Rumah...

Kembali ke program Anies-Sandi, sejauh ini konsep DP nol rupiah yang disampaikan selama masa kampanye baru sebatas gambaran umum.

Persepsi Anies-Sandi mengenai hunian apa yang cocok dalam program DP rumah nol rupiah juga berubah-ubah. Misalnya mengenai bentuk hunian yang tadinya rumah tapak kemudian menjadi rumah susun, atau vertical housing.

Terkait program ini, otoritas moneter Bank Indonesia (BI) sudah sejak awal menegaskan bahwa pembiayaan atau penyaluran kredit untuk perumahan harus mengikuti aturan rasio loan to value (LTV) dan rasio financing to value (FTV), yang termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.

(Baca: Muncul Wacanakan Program DP Rumah 0 Persen, Ini Tanggapan BI)

Pelonggaran LTV juga sudah membuat uang muka yang harus disetor untuk pengajuan kredit pembiayaan rumah menjadi lebih murah yaitu 15 persen untuk rumah pertama, 20 persen untuk rumah kedua, dan 25 persen untuk rumah ketiga.

(Baca: Mau Beli Rumah? "Down Payment" KPR Kini Hanya 15 Persen)

Namun belakangan, BI menyampaikan, program DP nol rupiah bisa saja dilakukan asalkan ada jaminan dari pemerintah.

Kamis (20/4/2017) kemarin, Wakil Gubernur terpilih versi hitung cepat Sandiaga Uno menyampaikan pemerintah provinsi akan menyiapkan Rp 2,5 triliun di tahun pertama untuk menjalankan program ini.

Sejauh ini terpantau baru Lippo Group yang terang-terangan siap berpartisipasi dalam program DP rumah nol rupiah.

Direktur Lippo Group John Riady, mengungkapkan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP rumah nol persen. Namun saat ini mereka belum membahas detil kerja sama.