Kemenhub Minta Pemda Berperan Lebih Besar Tangani Mudik Lebaran

Kompas.com - 21/04/2017, 22:28 WIB
|
EditorM Fajar Marta

LOMBOK, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membenahi kesiapan dan penanganan mudik hari raya Idul Fitri mendatang.

Harapannya, tidak ada lagi kemacetan dan antrian panjang di gerbang maupun jalan tol serta rute mudik lainnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menyatakan, Kemenhub dan pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi kemacetan.

Pemerintah daerah (Pemda) menurut dia juga harus lebih banyak berpartisipasi untuk turut mengatasi permasalahan terkait transportasi saat periode mudik Lebaran.

"Pemda juga harus ikut. Bagaimana (menangani) penyeberangan di pasar tumpah, tempat rumah makan, pom bensin," kata Pudji pada acara Lokakarya Wartawan Kementerian Perhubungan di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/4/2017).

Pudji menuturkan, pemda bersama pihak kepolisian setempat memiliki hak dalam mengatur dan mengambil langkah dalam mengantisipasi kemacetan di wilayahnya saat periode mudik.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemda dan kepolisian bersedia mengeluarkan anggaran. Ia mengambil contoh perlunya traffic cone untuk pembatas jalan. Pihak berwajib, menurut dia, seringkali enggan mengeluarkan anggaran untuk pengadaan traffic cone di ruas jalan yang dilalui pemudik.

"Traffic cone tidak mau modalin. Malah pakai bambu bekas, dicat, dicor, bambunya (dipancang) ke atas," ungkap Pudji.

Ia mengungkapkan, traffic cone adalah hal yang vital di setiap ruas jalan, apalagi yang padat selama periode mudik.

Pada kesempatan yang sama, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, perhatian Pemda terhadap masalah perhubungan memang kecil.

Ia menyatakan, hanya ada dua provinsi yang memiliki alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Perhubungan (Dishub) mencapai di atas 3 persen. "Hanya DKI Jakarta dan Solo. Bahkan ada yang di bawah 1 persen," jelas Djoko.

Ia menuturkan, hal ini perlu disoroti. Pasalnya, rata-rata Pemda malah memiliki anggaran yang besar untuk Dinas Pekerjaan Umum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa 'Jebol'

Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa "Jebol"

Whats New
Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Whats New
Cek Resi J&T Express Online dan Offline

Cek Resi J&T Express Online dan Offline

Whats New
KKP Percepat Penerbitan Kelaikan Kapal Perikanan untuk Nelayan dan Pelaku Usaha

KKP Percepat Penerbitan Kelaikan Kapal Perikanan untuk Nelayan dan Pelaku Usaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.