Perlindungan Data Privasi Diperlukan untuk Mendorong Ekonomi Digital

Kompas.com - 27/04/2017, 07:39 WIB
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Peran pemerintah sangat diperlukan dalam membuat regulasi untuk keamanan dan perlindungan data privasi khususnya dalam transaksi online. Hal itu dipaparkan pada International Conference On the Digital Economy (ICODE) bertajuk "Security and Privacy in the Big Data Era" yang diselenggarakan di Jakarta pada 26 - 27 April 2017.

Dalam acara ini dipaparkan bahwa regulasi sangat penting sebagai payung hukum bagi mobilitas data pribadi dan perusahaan berbasis internet.

Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai Undang- undang yang khusus mengatur dan menjamin perlindungan data privasi baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Padahal tren penggunaan internet kian meningkat untuk berbagai kegiatan mulai dari sosialita, bisnis, dan sebagainya.

An An Chandrawulan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung selaku host acara mengatakan, pengamanan berupa landasan hukum perlu ada untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya didalam era Big Data.

“Menurut World Economic Forum pertumbuhan digitalisasi dan konektivitas internet yang demikian cepat telah menjelma menjadi tulang punggung Revolusi Industri keempat, dan berpotensi mendorong model bisnis yang inovatif serta menciptakan transformasi bangunan politik dan sosial”, tegas dia, Rabu, melalui rilis ke Kompas.com.

Menurut dia, perlu ada desakan untuk membangkitkan kesadaran semua kalangan pemangku kepentingan tentang mendesaknya Undang-undang sebagai landasan hukum dalam transaksi online sehingga dapat membangun “trust” sebagai pilar Utama pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong penyadaran masyarakat maka diselenggarakan melalui seminar dua hari oleh Cyber Law Center, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran berkolaborasi dengan Padjadjaran Alumni Club (PAC) sebagai organizer. Kegiatan ini juga didukung oleh Pulse Lab Jakarta dan iCIO Community.

Ketua PAC, Ary Zulfikar, menyebutkan bahwa tujuan dari International Conference on the Digital Economy "Security and Privacy in the Big Data Era" yaitu diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman serta kesadaran bagi masyarakat di Indonesia dalam era Big Data.

Yakni, tentang apa pentingnya proteksi keamanan dan data privasi bagi publik guna membangkitkan kepercayaan masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi digital serta mendorong Pemerintah untuk segera menyusun UU Perlindungan data Privasi.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Panitia ICODE, Yulian Hadromi, menjelaskan bahwa konferensi yang bertema "Security and Privacy in the Big Data Era" (keamanan dan privasi dalam era big data) menghadirkan para praktisi dan pakar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Dongkrak Pendapatan Negara, Defisit APBN Tahun Depan Ditekan di Bawah 3 Persen

Whats New
Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Kebutuhan Kendaraan Kembali Meningkat, Bank Jago Kucurkan Pembiayaan ke Carsome

Whats New
Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Apa Itu MLFF? Alat Bayar Tol Nirsentuh yang Bakal Gantikan e-Toll

Whats New
Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Runtuhnya Kripto Tera Luna, CEO Zipmex: Investor Perlu Belajar dari Kegagalan

Earn Smart
Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Kurangi Transaksi Tunai, Bank Mandiri Gandeng Bank Banten

Whats New
BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

BPJT Diminta Tunda Penerapan Sistem MLFF di Tol, Polri: Dasar Hukumnya Belum Ada

Whats New
Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Mengenal Blockchain, Teknologi yang Dapat Dukung Perekonomian Nasional

Whats New
Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi di IKN Nusantara

Whats New
Simak 5 Cara Menghemat Listrik agar Tagihan Tak Membengkak

Simak 5 Cara Menghemat Listrik agar Tagihan Tak Membengkak

Spend Smart
Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Disetujui, PLN: Kami Laksanakan Kebijakan Pemerintah

Kenaikan Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Disetujui, PLN: Kami Laksanakan Kebijakan Pemerintah

Whats New
Rincian Biaya Admin BCA, Setoran Awal, dan Saldo Minimal

Rincian Biaya Admin BCA, Setoran Awal, dan Saldo Minimal

Spend Smart
Cerita Rasanya Naik Ojol Motor Listrik, Driver Hemat Rp 500.000 Sebulan, Penumpang: Mulus Enggak Getar

Cerita Rasanya Naik Ojol Motor Listrik, Driver Hemat Rp 500.000 Sebulan, Penumpang: Mulus Enggak Getar

Whats New
Simak 5 Informasi Apa Saja yang Harus Ada di CV

Simak 5 Informasi Apa Saja yang Harus Ada di CV

Work Smart
Mudah, Begini Cara Mendapatkan Voucher Gratis Ongkir di Shopee

Mudah, Begini Cara Mendapatkan Voucher Gratis Ongkir di Shopee

Spend Smart
Analis: Rebound Saham GOTO Jadi Sebab IHSG Menghijau

Analis: Rebound Saham GOTO Jadi Sebab IHSG Menghijau

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.