Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Anggap Resolusi Sawit Uni Eropa Bermotif Bisnis

Kompas.com - 03/05/2017, 10:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, banyaknya kampanye negatif atas produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa merupakan persaingan bisnis semata.

Produk sawit Indonesia dianggap akan mengancam bisnis minyak zaitun mereka yang sudah berlangsung sejak lama.

"Keluarnya resolusi parlemen Uni Eropa yang menyatakan produk sawit penyebab deforestasi, menciptakan pelanggaran HAM, dan tidak mendukung keberlanjutan hanyalah dorongan dari pelaku bisnis di Eropa. Sebab, produk sawit Indonesia dianggap mengancam keberadaan bisnis minyak zaitun," ujar Bambang saat menghadiri peluncuran Buku BPDB Sawit di Jakarta, Selasa malam (2/5/2017).

Dia mengatakan, minyak zaitun (olive oil) dan minyak yang berasal dari biji bunga matahari sangat populer dan banyak diproduksi di Eropa.

Dampaknya, jika produk sawit masuk ke Eropa, maka dua jenis minyak yang populer di benua tersebut akan tergerus.

Dengan itu muncul resolusi parlemen Uni Eropa yang menyebut produk sawit sebagai penyebab deforestasi.

"Sawit di Eropa masih kontroversial. Tapi kalau saya boleh jujur sebagian besar itu peran bisnis. Karena minyak sawit tentunya mengancam keeradaan minyak zaitun atau biji bunga matahari yang populer di Eropa," kata Bambang.

Bambang berharap, dengan adanya kampanye hitam tersebut, sudah saatnya Indonesia membuktikan bahwa anggapan tersebut tidaklah benar.

"Jangan hanya protes secara diplomasi dan politis, tapi juga harus argumen bahwa itu tidak berdasar dan itu hanya perang dagang. Tapi harus ada justifikasi ilmiah," paparnya.

Biodiesel

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang menjadi produk unggulan nasional Indonesia, meski perkembangannya juga tak lepas dari perdebatan.

"Agar komoditas ini tetap menjadi komoditas strategis, pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi oversupply kelapa sawit yang menyebabkan harga komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya menurun secara signifikan pada 2014-2015," ujar Darmin.

Menurutnya, untuk mendorong program biodiesel, pemerintah pun membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yaitu badan yang memberikan insentif dalam mendorong penyerapan Biodisel pada pasar PSO dan Non-PSO.

(Baca: Saat Sri Mulyani Singgung Kebakaran Hutan Di Acara Sawit...)

 

"BPDP merupakan skema industri membantu industri, dimana perusahaan yang melakukan ekspor wajib menyetorkan pungutan ekspor yang dapat digunakan untuk membantu penyerapan biodiesel agar tidak memberatkan APBN," kata Darmin.

Halaman:


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com