BI: Stabilitas Keuangan Nasional Terbantu oleh Konsolidasi Korporasi

DENPASAR, KOMPAS.com - Bank Indonesia menyatakan korporasi nasional terus melakukan konsolidasi di tengah-tengah kondisi perekonomian yang masih lesu. Kondisi ini mampu menciptakan stabilitas stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan konsolidasi itu terlihat dari rasio Return on Asset (RoA) yang menguat dan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/ DER) yang menurun.

"Konsolidasi oleh sektor korporasi di sini lebih dalam bentuk efisiensi dan pelunasan utang-utang dan belum sampai ke tahap ekspansi. Namun kondisi ini mampu membantu terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia," ujarnya dalam seminar "Peran Strategis BI dan LPS dalam Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia", Kamis (4/5/2017).

Pada triwulan III 2016, RoA korporasi di triwulan III 2016 berada di level 3,66 persen dari akhir 2015 yang berada di 2,96 persen. Adapun DER berada di posisi 1,13 persen atau turun dari akhir 2015 di 1,27 persen.

Menurut Filianingsih, perbankan di Indonesia juga cukup baik. Hal itu terlihat dari rasio kecukupan modal yang rata-rata berada di atas 22 persen. Level ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan di negara tetangga.

"Kita sudah banyak belajar dari masa lalu mengenai pentingnya penguatan modal, terutama untuk bank-bank sistemik," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto menjelaskan kondisi perekonomian nasional memang masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari eksternal, naiknya suku bunga acuan Federal Reserve sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Indonesia.

Dari internal, naiknya inflasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak juga masih membayangi.

"Namun kami di Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas moneter. Kemudian bersama LPS kami juga konsisten menjaga stabilitas sektor keuangan," jelasnya.

Dengan masih membaiknya kondisi stabilitas ekonomi Indonesia, BI menilai saat ini kondisi Indonesia masih jauh dari krisis. Sehingga tindakan-tindakan penanganan krisis sebagaimana diatur dalam UU No 0 tahun 2016 belum perlu dijalankan.