Wajib Pajak Menyesal Repatriasi Harta karena Politik memanas, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajib pajak mulai menyuarakan kekecewaannya usai membawa pulang harta dari luar negeri ke Indonesia (repatriasi) melalui program tax amnesty.

Alasanya, lantaran kondisi sosiopolitik di Indonesia terus bergejolak. Menggapai hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus berupaya menjaga kepercayaan pengusaha atau investor kepada ekonomi Indonesia.

(Baca: Suhu Politik Panas, Wajib Pajak Menyesal Repatriasi Harta)

"Mengenai situasi saat ini, pemerintah akan terus melakukan usaha supaya kepercayaan juga keamanan serta persepsi mengenai situasi di Indonesia bisa tetap dijaga dengan baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Sri Mulyani tidak memungkiri adanya gelombang-gelombang unjuk rasa. Namun ia menilai hal itu sebagai bagian dari aspirasi masyarakat.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, berbagai aksi unjuk rasa harus dilihat sebagai suatu proses demokrasi di Indonesia yang normal. Ia juga berharap para wajib pajak yang sudah berkomitmen membawa pulang harta ke Indonesia tetap merealisasikan janjinya.

Apalagi komitmen itu sudah tercatat di dalam program tax amnesty. Komitmen dana repatriasi pada program tax amnesty sebesar Rp 146,6 triliun.

Namun dana yang sudah masuk ke dalam negeri dalam rangka repatriasi hanya Rp 128,3 triliun.

"Kami berharap bahwa itu akan dibawa ke Indonesia sesuai apa yang disampaikan," kata Sri Mulyani.