Terganjal Sengketa, Potensi Panas Bumi Dieng-Patuha Tak Tergarap

Kompas.com - 17/05/2017, 07:36 WIB
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KOMPAS/YULVIANUS HARJONOIlustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

GARUT, KOMPAS.com – Potensi panas bumi sebesar 300 Mega Watt yang ada di lapangan panas bumi Patuha di Kabupaten Bandung Jawa Barat dan Dieng Wonosobo, Jawa Tengah, sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Karena, PT Geo Dipa Energi yang mengelola dua lapang panas bumi tersebut masih bersengketa di pengadilan dengan PT Bumi Gas Energi.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI), Hasanudin menilai pemerintah harus turun tangan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara dua perusahaan yang bergerak di bidang energi panas bumi tersebut.

“Sudah saatnya Menteri ESDM menggunakan kewenangannya sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan pengusahaan panas bumi, kewenangannya ada, diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi dan PP Nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung," jelasnya.

Langkah cepat Kementerian ESDM menyelesaikan sengketa antara Geo Dipa Energi dan Bumi Gas Energi, membuka peluang bagi pemanfaatan energi panas bumi di wilayah ini.

Sejauh ini, panas bumi yang sudah termanfaatkan di Patuha dan Dieng baru 60 Mega Watt.

“Potensinya di Patuha dan Dieng itu sampai 400 Mega Watt, tapi sampai sekarang baru bisa dimanfaatkan 60 Mega Watt, jika sengketa terus berlarut, sisa potensi yang ada tidak bisa dimanfaatkan, ini tentu menganggu,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kasus hukum antara Geo Dipa Energi dan Bumi Gas Energi sendiri, menurut Hasan untuk gugatan Perdata telah dimenangkan oleh Bumi Gas Energi. Saat ini,kasus dilanjut ke gugatan pidana.

Berbagai pihak dari mulai DPR-RI, Menteri BUMN, KPK hingga Wakil Presiden telah ikut turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, namun sampai saat ini belum ada penyelesaian.

“Karena mereka lupa kunci penyelesaiannya berdasarkan aturan perundang-undangan ada di Kementerian ESDM, makanya kita minta dikembalikan lagi saja ke Kementerian ESDM penyelesaiannya,” katanya.

Hasanudin mengakui, turun tangannya Kementerian ESDM dalam penyelesaian sengketa antara Geo Dipa Energi dan Bumi Gas Energi, memang tidak akan menyelesaikan masalah hukum yang saat ini berjalan di pengadilan.

Namun, setidaknya bisa memfasilitasi penyelesaian secara mengikat, karena memiliki otoritas untuk itu.

“Mestinya Menteri ESDM yang buat keputusan menengahi, bukan Wakil Presiden, Menteri BUMN dan DPR yang menengahi, karena otoritas penyelenggaraan pengusahaan panas bumi ada di Menteri ESDM, Masalah gugatan pidana saat ini, hanya menghukum manajemen atas kelalaiannya,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Nilai Investasi Bisnis Pengisian Kendaraan Listrik Bisa Capai 1,6 Triliun Dollar AS pada 2040

Whats New
Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Allianz Life Indonesia Incar Potensi Pertumbuhan Minat Asuransi di Masa Pandemi

Rilis
Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Muncul Varian Omicron, Sandiaga Uno Bakal Evaluasi Daftar Negara yang Boleh Masuk Indonesia

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Revisi UU Cipta Kerja Didorong Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Whats New
Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Pemerintah Tawarkan 8 Blok Migas kepada Investor

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Stafsus Erick Thohir Sindir Ahok: Komut Merasa Dirut Itu Jangan, Harus Tahu Batasan

Whats New
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Menko Airlangga: UU Cipta Kerja Sudah Rekrut 912.402 Tenaga Kerja Baru

Whats New
Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Luhut: Selama Beberapa Dekade, Indonesia Berpuas Diri dengan SDA yang Melimpah...

Whats New
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Airlangga: Kemudahan Berusaha UMKM Tetap Berlaku

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Menguat di Sesi I Perdagangan

Whats New
Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Peluang Bisnis Makanan Diprediksi Tumbuh, Bogasari Dorong Anak Muda Jadi Foodpreneur

Whats New
Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Pemerintah Bangun Kawasan Budidaya Jagung Seluas 1.200 Hektar

Whats New
Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Biaya Dana BRI Sentuh 2,14 Persen, Terendah Sepanjang Sejarah

Whats New
Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Revisi UU Cipta Kerja, Bagaimana Dampaknya terhadap Pasar Modal?

Earn Smart
Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Cara Mengurus SLO Listrik, Daftar SLO Online di slodjk.esdm.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.