Ini Alasan Ditjen Pajak Diberikan Keleluasaan Intip Rekening Nasabah

Kompas.com - 17/05/2017, 18:30 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan alasan di balik Penerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Seperti diketahui, melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.

"Karena itu adalah bagian dari pelaksanaan komitmen kita di dunia internasional," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

(Baca: Data Nasabah Bisa Diintip Ditjen Pajak, Saham Perbankan Sempat Merosot)

Sejak beberapa tahun lalu tutur Darmin, pemerintah sudah memiliki komitmen untuk memenuhi aturan kebijakan internasional terkait pertukaran informasi perbankan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Salah satu syarat untuk memenuhi aturan AEoI yakni harus adanya keterbukaan akses perbankan.

Namun pemerintah terbentur oleh adanya ketentuan kerahasiaan perbankan di dalam UU Perbankan. AEoi sendiri dianggap penting lantaran pemerintah bisa melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan negara lain terkait harta WNI di luar negeri.

Dengan begitu, harta-harta WNI yang harusnya dikenai pajak bisa terungkap. Meski begitu, Darmin juga menyampaikan bahwa Perppu tersebut mencakup kepentingan perpajakan nasional. Terutama, untuk agar Ditjen Pajak mengejar potensi pajak di dalam negeri.

Akhirnya, jalan yang ditempuh pemeritah yakni membuat Perppu. Jalan ini dipilih lantaran prosesnya lebih cepat ketimbang harus mengajukan revisi UU atau membuat UU baru.

"Jadi jangan dilihat itu sebagai Perppu untuk Ditjen Pajak mau mengakses (rekening). Walaupun hasilnya juga ada untuk itu, tetapi Perppu itu adalah untuk memenuhi komitmen kita (dalam rangka AEoI)," kata Darmin.

Ia mengakui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 hanya disusun normatif, tidak spesifik. Namun menurut Darmin, bila Perppu itu disetujui DPR menjadi UU, maka pemerintah bisa membuat aturan turunannya yang lebih spesifik.

"Kami akan sampaikan bahwa aturan itu di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat bahwa itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau nggak dibuat, karena kita akan dianggap tidak memenuhi komitmen yang sudah diagungkan oleh pemerintah," ucap Darmin.

Kompas TV Dari laporan yang kami terima, petugas pajak sudah mulai memblokir rekening nasabah di Bank Central Asia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Tangani Banjir di Bandung, Ini yang Dilakukan Kementerian PUPR

Rilis
Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Erick Thohir Dorong Generasi Muda Indonesia Buat Game Sendiri

Whats New
Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan: Pengertian, Bunyi, dan Faktor yang Memengaruhinya

Whats New
BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

BPKP Lakukan Audit Terkait Dugaan korupsi Garuda Indonesia

Whats New
Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Trading Forex adalah “Ilmu Pasti” yang Tidak Pasti

Earn Smart
Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Kaji Dampak ke PLN, Pemerintah Tahan Penerapan Aturan PLTS Atap

Whats New
Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Masih Khawatir Investasi Emas Digital? Bappebti Pastikan Fisik Emasnya Ada

Whats New
Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Aplikasi Apotek Online GoApotik Raih Sertifikasi ISO 27001

Rilis
Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Kolaborasi dengan Startup, Erick Thohir Mau Hadirkan BUMN Day

Whats New
Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Lalu Lintas Tol Padaleunyi Dialihkan Mulai 18-21 Januari, Imbas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Whats New
 Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Pesan Taxi Blue Bird Kini Bisa dari BCA Mobile Banking, Ada Diskon Hingga Rp 20.000

Spend Smart
Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Cara Daftar Vaksin Booster di Aplikasi PeduliLindungi

Whats New
Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Pengguna Aplikasi Mapan di Jawa-Bali Sudah 3 Juta Orang, Kini Sasar Sumatera dan Sulawesi

Whats New
Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Rekomendasi Sandiaga Uno: Museum Pasifika Bali Jadi Venue Side Event G20

Whats New
Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Realisasi Investasi Hulu Migas 2021 Tak Capai Target, tapi Permintaan Minyak Diprediksi Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.