Lima Hal Ini yang Dinilai S&P Terhadap Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) masih belum memberikan peringkat investment grade kepada Indonesia. Kabarnya, peringkat dari S&P akan diberikan dalam waktu dekat. (Baca: Apa Efeknya Jika S&P Tidak Berikan Peringkat "Investment Grade"?)

Bank Indonesia (BI) menyatakan terus menunggu hasil pemeringkatan dari S&P. Segala keputusan berada di tangan lembaga pemeringkat tersebut. Akan tetapi, apa sebenarnya hal-hal yang dinilai S&P dalam mempertimbangkan peringkat sebuah negara, termasuk Indonesia?

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, masing-masing lembaga pemeringkatan mengadopsi metodologi dan pengukuran faktor kuantitatif dan kualitatif.

Meski demikian, umumnya lembaga pemeringkat mempertimbangkan 5 indikator dalam membuat peringkat. Indikator pertama adalah fundamental ekonomi sebuah negara. "Seberapa besar kekuatan ekonomi menghasilkan pertumbuhan, apakah stabil, dan prospeknya seperti apa," kata Perry di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Dalam konteks Indonesia, pemulihan ekonomi terus berlanjut sejak kuartal II 2015. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan semakin tinggi pada tahun 2019, sejalan hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang mendorong kuatnya produktivitas.

Indikator kedua adalah terkait moneter dan keuangan. Perry menyatakan, umumnya lembaga pemeringkat mempercayai kredibilitas kebijakan moneter Indonesia dalam pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, tata kelola, dan komunikasi kebijakan.

Indikator ketiga adalah ketahanan fiskal, yang mencakup bagaimana Indonesia mengendalikan defisit dan pengelolaan pembiayaan fiskal. Dengan ditempuhnya kejelasan mengenai kedua hal itu, maka terlihat kredibilitas fiskal Indonesia kian kuat.

"Keempat adalah indikator ketahanan eksternal, menyangkut antara lain defisit transaksi berjalan yang turun sangat rendah dan kecukupan cadangan devisa," ujar Perry.

Adapun indikator terakhir adalah kemampuan institusional. Perry menjelaskan, ini terkait kemampuan Indonesia tidak hanya merumuskan namun juga mengimplementasikan reformasi struktural.

"Paket kebijakan bisa dilakukan, deregulasi, perbaikan iklim investasi, izin berusaha dipercepat, dan infrastruktur yang snagat cepat. Indonesia telah menyelesaikan berbagai proyek strategis, seperti jalan tol, bandara, irigasi, bendungan, dan lainnya," tutur Perry.