YLKI Bakal Adukan Agen Travel Umroh Nakal ke OJK Hingga Bareskrim

Kompas.com - 19/05/2017, 20:29 WIB
Konferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai peluncuran sistem online dan perlindungan konsumen gagal umrah, di kantor YLKI di Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaKonferensi pers Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai peluncuran sistem online dan perlindungan konsumen gagal umrah, di kantor YLKI di Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) akan memberi pendampingan kepada masyarakat yang menjadi korban perusahaan pemberangkatan ibadah umroh yang nakal. Hal ini terkait beberapa peristiwa kisruhnya jadwal pemberangkatan calon jamaah umroh oleh agen travel.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menegaskan instansinya akan melaporkan permasalahan ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, banyak korban yang sudah membayarkan sejumlah uang untuk umroh kepada travel, namun mereka tak kunjung berangkat umroh.

"Uang yang sudah masuk itu dipakai untuk apa? Karena patut diduga travel umroh ini melakukan praktek money laundring, pencucian uang, karena pengelolaan uangnya sangat tidak transparan," kata Tulus, dalam konferensi pers yang digelar di kantor YLKI, Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Kamis (19/5/2017).

Dia mengatakan, jamaah tidak mengetahui aliran uang yang telah mereka berikan kepada agen travel. Pasalnya, mereka harus membayar sejumlah uang sebelum mendapat kepastian jadwal keberangkatan. Tak ada transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Selain itu, YLKI juga akan mendampingi korban melapor kepada Bareskrim Mabes Polri.

"Kasus penelantaran umroh sudah masuk ke ranah pidana, karena sudah menjurus penipuan, dan berskala nasional. Lebih dari 2.000-an jamaah yang terlantar hanya dari satu travel umroh saja," kata Tulus.

Sebelum melaporkan permasalahan ke Bareskrim Mabes Polri, OJK, dan PPATK, YLKI juga akan mendampingi korban ke Kementerian Agama. Dia menjelaskan, kekisruhan ini disebabkan karena lemahnya pengawasan oleh Kemenag.

"Saya kira, Kemenag sebagai regulator dalam melakukan pengawasan tidak bisa berbuat apa-apa, ketika puluhan ribu jemaah terombang-ambing nasibnya dan tidak diberangkatkan umroh. Pengaduan yang datang ke Kemenag juga ditolak, tidak diselesaikan, dan di-pingpong sana sini," kata Tulus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.