SMI Akan Ikut Serta Biayai Proyek LRT Jabodebek

Kompas.com - 19/05/2017, 22:51 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berkomitmen untuk ikut serta membiayai pembangunan kereta api ringan atau Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek.  Namun, tidak dijelaskan berapa pinjaman yang akan diberikan.

"Kita berkomitmen untuk bantu, tetapi untuk tahu berapa dananya kita harus assessment dulu. Karena, kita belum pegang data, semuanya masih berproses dari KAI, Kementerian Perhubungan, Kementerian  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan," ujar Direktur Utama SMI Emma Sri Martini saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Emma menuturkan, SMI akan meninjau kembali biaya proyek yang diajukan, kemudian perseroan juga meninjau kembali model pembiayaan yang diajukan oleh investor.  

Jika semua data terkumpul, terang Emma, biaya dan model pembiayaan dari investor akan diselaraskan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sehingga, dari proses tersebut akan didapatkan data valid untuk ditawarkan kepada perusahaan pemberi pinjaman.  

"Jadi kontrak LRT harus dirapikan, dari kontrak Kemenhub kepada Adhi Karya, itu kan sudah didetailkan. Kemudian, KAI akan berkontrak dengan Adhi Karya. Jadi tadi yang dikordinasikan action plannya, time frame. Nanti biaya proyek,  model bisnis, kita mereview. Supaya jadi valid. Sehingga di Kementerian Keungan sudah ada basis data valid," jelas dia. 

Total dana yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan LRT Jabodebek yakni Rp 27 triliun yang terdiri dari Rp 23,3 triliun untuk prasarana seperti pembangunan jalur kereta api dan Rp 4 triliun untuk sarana seperti rangkaian kereta. 

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah ditunjuk menjadi investor proyek LRT Jabodebek dan PT Adhi Karya Tbk  menjadi investor untuk membangun depo LRT senilai Rp 1,4 triliun. 

Baik KAI dan Adhi Karya akan membiayai proyek tersebut dengan dana sebesar Rp 9 triliun yang didapat dari Penyertaan Modan Negara (PMN). Sisanya, sebesar Rp 18 triliun akan dicari dari sumber lain.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan LR Terintegrasi di Wilayah Jabodebek, pemerintah bisa mendapatkan dana dari PMN, Penerusan pinjaman pemerintah dari luar negeri, penerbitan obligasi dari KAI, pinjaman dari lembaga keuangan, dan pendanaan lainnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.