Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian

Kompas.com - 20/05/2017, 11:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, opini WTP tersebut merupakan opini tertinggi atau terbaik untuk sebuah laporan keuangan.

"Tentu ini hasil yang sangat baik. Di jajaran Kementerian Keuangan ini satu yang harus terus dijaga dan dipertahankan," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Sri Mulyani mengungkapkan, dengan status laporan keuangan yang memperoleh opini sangat baik tersebut diharapkan seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan negara akan terus dijaga.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting. Oleh karena itu, reputasi dan kredibilitasnya harus dijaga. Yang lebih penting adalah, imbuh Sri Mulyani, pelaksanaan APBN harus benar-benar bisa dinikmati masyarakat dalam tujuan bernegara.

"Yaitu masyarakat yang adil dan makmur dengan akuntabilitas yang bisa diterima dalam konteks praktik-praktik pengelolaan yang baik," ungkap Sri Mulyani.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini juga menghaturkan terima kasih kepada BPK atas kerja sama selama dua bulan terakhir. Hingga, akhirnya laporan keuangan pemerintah pusat bisa memperoleh opini WTP.

"Dengan status ini sesuatu yang positif, tapi ini bukan tujuan akhir. Kita akan jaga agar status ini tidak menurun pada tahun-tahun yang akan datang," tutur Sri Mulyani.

Opini WTP, imbuh dia, bukan sesuatu yang harus dirayakan. Predikat ini adalah cambuk untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dalam menjaga keuangan negara sesuai mandat yang diberikan.

Kompas TV Menilik Kinerja Emiten Indonesia di Triwulan Tahun 2017

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com