Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Nasabah, Ini Komentar OCBC NISP

Kompas.com - 23/05/2017, 08:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank OCBC NISP mendukung adanya transparansi akses informasi keuangan. Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satu isinya yakni adanya kewajiban bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

"Memang kuncinya era keterbukaan yang baru, dimana sekarang, apalagi di Indonesia sekarang ditambah Perppu (Nomor 1 Tahun 2017). Dimana kalau yang lalu, deposito di perbankan dianggap sebagai rahasia bank, ke depannya (deposito) tidak lagi (jadi rahasia bank)," kata Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, kepada wartawan di OCBC NISP Tower, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Nantinya bank ikut berkewajiban melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Ditjen Pajak. Ketentuan ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki saldo rekening 250.000 dollar AS atau Rp 3,3 miliar (kurs 13.300). Saat ini, kata Parwati, sekitar 50 persen nasabah Bank OCBC NISP memiliki minimal saldo di atas Rp 500 juta.

"Sudah era transparansi sekarang mah, harusnya memang semua sudah pada transparan juga. Kami sudah sejalan semua (dengan aturan pemerintah)," kata Parwati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan batas saldo rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak merupakan ketentuan internasional.

Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipatuhi pemerintah lantaran ingin bergabung kebijakan pertukaran otomatis data informasi keuangan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Jadi, kata Sri Mulyani, nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 3,3 miliar, akan menjadi subyek otomatis kebijakan pertukaran data informasi keuangan internasional. Saat ini, setidaknya ada 100 negara yang sudah berkomitmen ikut AEoI.

Sekitar 50 negara akan menerapkan kebijakan itu pada tahun ini, sementara sisanya bergabung pada 2018. Melalui kebijakan ini, maka akses informasi keuangan bisa dipertukarkan secara otomatis bagi para negara anggotanya.

Kompas TV Program amnesti pajak yang bergulir sejak 1 Juli 2016 lalu resmi berakhir Jumat (31/3).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Ditegur, Tiga Pemuda yang 'Ngobrol' di KRL Diturunkan Paksa

Sudah Ditegur, Tiga Pemuda yang "Ngobrol" di KRL Diturunkan Paksa

Whats New
Setelah Terkoreksi 6 Hari Berturut-turut, IHSG Akhirnya Ditutup Menguat

Setelah Terkoreksi 6 Hari Berturut-turut, IHSG Akhirnya Ditutup Menguat

Whats New
Erick Thohir Sebut Emirates dan Etihad Jadi Calon Investor Garuda Indonesia

Erick Thohir Sebut Emirates dan Etihad Jadi Calon Investor Garuda Indonesia

Whats New
4 Cara Bayar Tagihan Listrik lewat Livin’ by Mandiri hingga ATM

4 Cara Bayar Tagihan Listrik lewat Livin’ by Mandiri hingga ATM

Spend Smart
Bebas Repot, Ini Cara Bayar QRIS Pakai Aplikasi Agi Bank Artha Graha

Bebas Repot, Ini Cara Bayar QRIS Pakai Aplikasi Agi Bank Artha Graha

Whats New
Diterpa Krisis, Stok BBM di Sri Lanka Kurang dari Sehari

Diterpa Krisis, Stok BBM di Sri Lanka Kurang dari Sehari

Whats New
Pandemi Belum Berakhir, Blue Bird Jaga Biaya Operasional Tetap Sehat

Pandemi Belum Berakhir, Blue Bird Jaga Biaya Operasional Tetap Sehat

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, PHRI: Perlu Toleransi untuk Anak dan Lansia Komorbid

Whats New
Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Percepat Pemulihan Ekonomi, Bank BJB Berencana Ekspansi Kredit hingga Perkuat Layanan Digital

Whats New
Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Cabai Rawit Merah Tembus Rp 113.837 Per Kg, Simak Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa 'Cash', Baru Berlaku untuk Mobil

Beli Pertalite Pakai MyPertamina Ribet? Ingat, Bisa Daftar Tanpa Ponsel, QR Code Boleh Dicetak, Bayarnya Bisa "Cash", Baru Berlaku untuk Mobil

Whats New
Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Kredit Bank Neo Commerce Tumbuh Pesat, Diperkirakan Raih Profit 2023

Whats New
Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Menguat 1,53 Persen di Sesi I Perdagangan, IHSG Kembali ke Level 6.700

Whats New
Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

Rilis
Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Konsultan Penyehatan Keuangan Wanaartha Life Mundur, Bagaimana Nasib Pencarian Investor?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.