Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arab Saudi segera Terapkan Pajak untuk Tembakau dan Minuman Manis

Kompas.com - 29/05/2017, 07:32 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

DUBAI, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi akan mengenakan pajak khusus untuk produk tembakau dan minuman manis. Pajak ini akan berlaku efektif pada 10 Juni 2017 mendatang.

Mengutip Reuters, Senin (29/5/2017), penerapan pajak untuk kedua jenis produk tersebut merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Arab Saudi untuk menambal anggaran yang jebol akibat anjloknya harga minyak dunia.

Sekitar hampir 90 persen penerimaan negara itu berasal dari minyak. Direktur Otoritas Umum Zakat dan Pajak Khlaid Khurais menuturkan, aturan mengenai penerapakan pajak tersebut telah dipublikasikan pada berita resmi pekan lalu.

Adapun pajak itu akan berjalan efektif setelah 15 hari. Pemerintah Arab Saudi telah menargetkan penerimaan negara dari pajak tembakau dan minuman manis akan berkisar antara 8 miliar hingga 10 miliar riyal atau sekira 2,1 miliar hingga 2,7 miliar dollar AS per tahun.

Adapun persentase besaran pajaknya adalah 50 persen untuk minuman soda dan 100 persen untuk tembakau dan minuman energi. Penerapan pajak ini menandai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi.

Sebelumnya, negara kaya minyak tersbut cenderung menerapkan pajak secara minim. Akan tetapi, kini Arab Saudi menerapkan bea dan pajak hingga tahun 2020 guna menutup defisit anggaran yang menembus 297 miliar riyal pada tahun 2016 lalu.

Selanjutnya, Arab Saudi bakal menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5 persen. Beberapa negara dari enam anggota Organisasi Kerja Sama Teluk juga telah setuju untuk menerapkan pajak untuk produk tembakau dan minuman manis.

Pajak ini bakal diterapkan pada beberapa bulan ke depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Rilis
Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Whats New
Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Whats New
Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Whats New
IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

Whats New
Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Whats New
Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Whats New
Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Whats New
Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Whats New
Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Whats New
Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Whats New
Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Whats New
Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Spend Smart
Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Whats New
Sudah Impor tapi Beras Masih Mahal, Pemerintah Beberkan Alasannya

Sudah Impor tapi Beras Masih Mahal, Pemerintah Beberkan Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+